RADARSOLO.COM – Sebanyak 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karanganyar sempat berhenti beroperasi hingga Minggu (21/12/2025) lalu.
Hal itu lantaran keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah.
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Karanganyar Agung Wicaksono mengungkapkan, keterlambatan pencairan bantuan menjadi kendala utama operasional di lapangan.
”Sebanyak 21 SPPG sempat berhenti sampai 21 Desember karena dana operasional belum cair. Sekarang sudah kembali normal,” jelas Agung dalam rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (29/12/2025) siang.
Selain persoalan operasional, rakor juga membahas progres pembangunan SPPG di Karanganyar. Hingga saat ini, sebanyak 60 SPPG telah beroperasi.
Sementara itu, 42 titik masih dalam proses pembangunan. Sedangkan 14 lainnya belum beroperasional.
Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan, pentingnya koordinasi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG.
Ia mengaku telah menunggu momen seperti rakor tersebut sebagai ajang sinkronisasi antarpihak.
”Saya sudah menunggu lama momen ini. Karena ini adalah proses sinkronisasi. Kalau seperti ini kan sudah jelas dan gamblang,” kata Rober.
Dia berharap ke depan koordinasi terus dilakukan dan pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program MBG.
”Pemerintah daerah juga harus hadir dan bekerja sama dalam menyukseskan program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar Adhe Elliana menyampaikan, target pengembangan SPPG di Karanganyar mencapai 116 titik.
Pada awal tahun mendatang, direncanakan sebanyak 74 SPPG mulai beroperasi. Sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
”Berhentinya sementara 21 SPPG sebelumnya disebabkan adanya kesalahan di tingkat SPPI setempat dan kini tengah diselesaikan,” jelas Adhe.
Ia menekankan, program MBG memiliki dampak ekonomi besar, dengan perputaran uang mencapai belasan bahkan puluhan miliar per bulan di Karanganyar.
”Potensi ini harus kita tangkap bersama. Karena itu akan kami susun formula baru dengan melibatkan kepala desa dan SPPI di setiap kecamatan,” tandasnya. (rud/adi)
Editor : Adi Pras