RADARSOLO.COM – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karanganyar menargetkan bisa menghimpun dana kemanusiaan Rp 1,8 miliar tahun ini.
Bupati Karanganyar Rober Christanto menjelaskan, penggalangan dana kemanusiaan PMI harus menjadi tanggung jawab bersama yang dilandasi semangat gotong-royong.
Pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat diminta terlibat aktif dalam menyukseskan Bulan Dana PMI 2026.
”Ini tugas gotong-royong. PMI tidak bisa berjalan sendiri. Bulan Dana PMI harus terus kita kembangkan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Rober Christanto yang juga Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2026.
Menurut Rober, partisipasi dalam penggalangan dana harus dibangun secara sukarela dan berkelanjutan.
Pasalnya, dana yang terkumpul akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai layanan kemanusiaan, sosial, dan kesehatan yang selama ini dijalankan PMI Karanganyar.
Di tengah tantangan penggalangan dana, PMI Kabupaten Karanganyar mencatat kinerja pelayanan yang cukup tinggi sepanjang 2025.
Tercatat sebanyak 980 kejadian dengan 1.331 penerima manfaat. Meliputi layanan kecelakaan transportasi, ambulans antar jemput, pertolongan pertama, kedaruratan medis, hingga layanan mobil jenazah.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Karanganyar Dwi Cahyono menyampaikan, pada 2026 pihaknya menargetkan perolehan dana kemanusiaan sebesar Rp 1,8 miliar.
Target tersebut dinilai realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.
Serta hasil evaluasi terhadap sejumlah sektor penggalangan dana. Pada 2025, PMI Karanganyar berhasil menghimpun dana sebesar Rp 1,766 miliar.
Dwi mengungkapkan, masih terdapat sektor yang realisasinya belum optimal, bahkan nihil, salah satunya sektor pariwisata.
Hingga akhir tahun, sumbangan dari pengunjung objek wisata tercatat nol. Karena mekanisme penggalangan dana masih berupa penawaran kupon dan belum terintegrasi dengan tiket masuk.
Selain itu, empat kecamatan belum memenuhi target penggalangan dana. Kontribusi dari sektor pelanggan seperti PLN dan PDAM, serta sektor hiburan seperti hotel dan restoran, juga masih perlu dioptimalkan.
”Sifatnya sukarela sehingga tidak bisa dipaksakan. Ke depan akan kami komunikasikan kembali, terutama terkait teknis operasional di objek wisata,” ujar Dwi Cahyono. (rud/adi)
Editor : Adi Pras