Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tinjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026). (PEMPROV JATENG)RADARSOLO.COM – Pemprov Jateng memberikan jaminan bahwa persediaan gas elpiji di seluruh wilayahnya berada dalam kondisi yang sangat aman.
Berdasarkan data per 7 April 2026, total persediaan elpiji di Provinsi Jateng masih mencatatkan angka 14.833 metrik ton, atau setara dengan enam kali lipat dari volume kebutuhan normal masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan langsung Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat melakukan peninjauan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Susun Proyeksi Pendapatan 2027, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Kemandirian Fiskal Jawa Tengah
Luthfi menegaskan, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ketahanan stok elpiji di Jawa Tengah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan harian warga.
"Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup," kata Luthfi.
Imbauan agar Tidak Panik dan Stop Penimbunan
Dengan melimpahnya stok tersebut, Gubernur Luthfi menyatakan tidak ada alasan bagi munculnya isu kelangkaan atau kesulitan mendapatkan elpiji di pasaran.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying), apalagi tindakan melawan hukum seperti melakukan penimbunan barang.
"Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal," ujar gubernur.
Guna memastikan rantai distribusi berjalan lancar, pemantauan ketat terhadap penyaluran elpiji, khususnya ukuran 3 kg, terus digencarkan oleh dinas terkait yang bekerja sama dengan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng.
Baca Juga: Buka Forum Kepemimpinan Jateng, Gubernur Luthfi Tuntut ASN Jadi Problem Solver Masyarakat
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa elpiji subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, yakni rumah tangga kurang mampu, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.
"Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban. Termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting," jelas Luthfi.
Pengawasan Ketat di Puluhan Ribu Pangkalan
Saat ini, Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 54.235 titik pangkalan elpiji, jumlah yang mencakup sekitar 21 persen dari total pangkalan nasional.
Dengan rata-rata ketersediaan enam unit pangkalan di setiap kelurahan atau desa, pengawasan distribusi juga melibatkan peran aktif dari para bupati dan wali kota beserta jajaran perangkat daerahnya masing-masing.
Luthfi secara tegas memberikan peringatan bahwa segala bentuk pelanggaran seperti praktik penyuntikan gas maupun penimbunan akan ditindak secara hukum tanpa pandang bulu.
Menanggapi komitmen pemerintah daerah, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto menyampaikan apresiasinya atas dukungan gubernur dan pihak kepolisian.
Kolaborasi ini dinilai sangat krusial guna menjamin distribusi energi berjalan tepat sasaran sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh regulasi.
"Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia," katanya.
Fanda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar.
Jika ditemukan adanya indikasi praktik ilegal, warga diminta segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat dilakukan tindakan hukum secara tegas demi menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat luas. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono