RADARSOLO.COM – Minimnya ketersediaan dana pendamping dari pemerintah daerah dinilai dapat menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD Karanganyar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan koordinasi agar proyek-proyek yang telah memperoleh dukungan dana hibah pusat dapat segera direalisasikan.
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan, dana pendamping menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat maupun dana alokasi khusus (DAK).
Tanpa kesiapan anggaran dari daerah, pelaksanaan proyek berpotensi mengalami keterlambatan.
”Karena itu kami meminta TAPD segera mengoordinasikan ketersediaan dana pendamping agar sejumlah program maupun proyek yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat atau DAK untuk pengembangan proyek di Kabupaten Karanganyar dapat segera terlaksana,” ujar Bagus Selo, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, koordinasi dengan TAPD diperlukan untuk membahas besaran kebutuhan dana pendamping.
Mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah.
Baca Juga: Warga Bumiaji Geruduk Pabrik DMST Sragen, Protes Polusi Udara yang Kian Pekat
Dengan adanya kepastian anggaran pendamping, proses administrasi maupun teknis pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih optimal.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penerima program pusat dapat menjalankan proyek sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Sebab, jika dana pendamping tidak tersedia secara maksimal, maka berpotensi mempengaruhi serapan anggaran maupun keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Wisata Gunung Lawu Berkembang, Wabup Karanganyar: Pemkab Hanya Jadi Penonton dan Tak Dapat Apa-Apa
Diketahui sebelumnya, Kabupaten Karanganyar memperoleh sejumlah anggaran dana hibah yang bersumber dari DAK pemerintah pusat untuk berbagai proyek pembangunan.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalan serta penanganan sampah yang saat ini dikelola oleh OPD terkait.
DPRD berharap sinergi antara TAPD dan OPD dapat segera dilakukan sehingga seluruh program pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah pusat bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (rud/adi)
Editor : Adi Pras