RADARSOLO.COM – Pemanfaatan burung hantu sebagai predator alami hama tikus mulai dilakukan di lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Hal itu sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida kimia.
Program tersebut ditandai dengan pendirian rumah burung hantu di lahan Kelompok Tani Sri Sadono Mulyo, Dusun Tangkilan, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Kamis (2/7/2026).
Bupati Karanganyar Rober Christanto menegaskan, petani memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketersediaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani.
Baca Juga: Malam Keramat di Rumah Dinas, Bupati Karanganyar Mutasi 75 Pejabat Baru
Mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan, hingga solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
”Petani adalah pahlawan pangan. Keberhasilan sektor pertanian merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan terus mendampingi dan memperkuat upaya petani agar hasil produksi semakin meningkat,” ujarnya.
Menurut Rober, tantangan pertanian tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), khususnya hama tikus yang kerap menyebabkan kerugian besar bagi petani.
Baca Juga: Langes PG Mojo Sragen Dikeluhkan Warga, Manajemen Beberkan Penyebabnya
Oleh sebab itu, diperlukan metode pengendalian yang efektif sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Salah satu solusi yang kini didorong adalah pembangunan rumah burung hantu. Burung hantu merupakan predator alami tikus yang mampu membantu menekan populasi hama tanpa harus menggunakan bahan kimia secara berlebihan.
”Selain lebih hemat biaya, cara ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian sehingga mendukung praktik budidaya yang berkelanjutan,” tuturnya.
Baca Juga: 28 Guru dan Tendik di Karanganyar Terima SK Pensiun
Selain meresmikan rumah burung hantu, bupati juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog langsung dengan para petani melalui rembug tani.
Berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi petani disampaikan secara terbuka, mulai dari pengendalian hama, kebutuhan sarana produksi, hingga upaya peningkatan hasil panen.
”Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan petani. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan kelompok tani akan terus diperkuat agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan kolaboratif,” tandasnya. (rud/adi)
Editor : Adi Pras