RADARSOLO.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Sebanyak 341.229 unit usaha di Kabupaten Karanganyar masuk dalam target pendataan yang akan menjadi basis penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi.
Persiapan tersebut disampaikan dalam focus group discussion (FGD) bersama Komisi X DPR RI, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga: Tekan Beban Pajak Listrk, PJU Kota Karanganyar Diremajakan
Kepala BPS Karanganyar Lin Purwati menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas statistik, tetapi juga dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi nonpertanian di seluruh wilayah.
Mulai dari usaha skala besar, industri pengolahan, perdagangan, jasa, konstruksi hingga pelaku UMKM.
”Kita harus menguatkan langkah dan menuntaskan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah momentum sinergi bersama untuk Karanganyar,” ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Karhutla, Polres Sragen Gelar Apel Kesiapsiagaan Personel
Menurut Lin, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, investasi, pengembangan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, akurasi data menjadi faktor utama yang harus dijaga.
Di sisi lain, BPS mencatat kinerja ekonomi Karanganyar menunjukkan tren positif. Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) mencapai Rp 55,09 miliar.
”Selain sektor industri, sektor pertanian juga tetap memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah. BPS mencatat luas tanam padi mencapai 27,54 hektare sebagai bagian dari aktivitas pertanian yang terus dipantau,” imbuhnya.
Baca Juga: Gunung Lawu Terbakar, Lokasi di Petak 12-1 Jalur Tambak Ngargoyoso Karanganyar
Sejumlah indikator makro ekonomi Karanganyar juga menunjukkan kondisi yang relatif baik. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,48 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,26 persen.
Sementara itu, Gini Rasio sebesar 0,332 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat masih berada pada kategori rendah.
Untuk menjaga kualitas data statistik, BPS Karanganyar secara berkala melaksanakan berbagai survei.
Baca Juga: Krisis Solar, Sopir Truk di Sragen Mengeluh ke Menteri Bahlil
Di antaranya survei harga untuk memantau inflasi, survei pangan dan peternakan, survei pariwisata, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta survei industri dan pertambangan.
”Mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah besar mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera,” tandasnya. (rud/adi)
Editor : Adi Pras