RADARSOLO.COM – Persaingan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Karanganyar 2027 berpotensi minim petahana.
Sejumlah kepala desa yang masih menjabat dikabarkan mempertimbangkan untuk tidak mencalonkan diri kembali.
Salah satu pemicunya adalah berkurangnya anggaran dana desa yang dinilai membatasi pelaksanaan program dan pemenuhan janji politik.
Baca Juga: Ganti Rugi Korban Bullying Siswa SDN di Sragen Berujung Intimidasi
Ketua Komisi A DPRD Karanganyar Tony Hatmoko mengatakan, berdasarkan pemantauan dan laporan di lapangan, tidak sedikit kepala desa yang mengisyaratkan enggan kembali maju dalam pilkades mendatang.
“Banyak yang tidak mencalonkan lagi. Kalau saya tanya, alasan utamanya karena kondisi anggaran dana desa yang berkurang cukup signifikan,” ujar Tony, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat kepala desa kesulitan merealisasikan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye.
Baca Juga: Ganti Rugi Korban Bullying Siswa SDN di Sragen Berujung Intimidasi
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi petahana untuk melanjutkan kepemimpinan atau tidak.
Selain persoalan anggaran, situasi ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat turut menjadi tantangan.
Kepala desa dinilai menghadapi tuntutan sosial yang besar di tengah keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program kemasyarakatan.
Baca Juga: Polisi Pastikan Kematian Penjual Nasi Goreng di Ngringo Karanganyar Akibat Gagal Jantung
“Menjadi kepala desa itu tidak gampang. Anggaran untuk kegiatan kemasyarakatan itu banyak. Masyarakat sekarang juga sudah kritis dan paham kondisi ekonomi makro global melalui akses informasi. Jadi para kades ini berpikir dua kali,” imbuhnya.
Terkait persiapan Pilkades 2027, Toni menyebut tahapan di tingkat desa mulai berjalan melalui pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Komisi A DPRD Karanganyar juga memantau kesiapan panitia dan penganggaran di setiap desa.
Baca Juga: Buka Isolasi, Warga Gondang Sragen Bangun Perlintasan Sebidang KA Secara Swadaya
“Yang terpenting, tiap desa sudah melakukan saving anggaran untuk pelaksanaan pilkades, jadi dari sisi anggaran pelaksanaan relatif aman,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadidt mengatakan, pihaknya masih memeriksa laporan akhir masa jabatan (AMJ) 144 kepala desa. Pemeriksaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.
“AMJ untuk kepala desa sampai saat ini masih proses, rencana nanti sampai bulan Oktober,” terang Zulfikar.
Pemeriksaan AMJ tersebut berjalan di tengah persiapan Pilkades Serentak 2027 yang mulai memasuki tahap pembentukan panitia di tingkat desa. (rud/bun)
Editor : Adi Pras