RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar terus mengebut penyusunan dua rancangan peraturan daerah (raperda) di akhir tahun ini.
Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan serta Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Bupati Karanganyar Rober Christanto menjelaskan, regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, memiliki kepemimpinan, serta semangat kebangsaan yang tinggi.
Baca Juga: Anggota DPRD Sragen Berang, Jatah Solar ”Dirampok” lewat Barcode Mafia di Jakarta
”Pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung penyusunan raperda ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pembinaan karakter, kepribadian, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan,” ujar Bupati Rober saat penyampoaikan nota penjelasan di rapat paripurna, Senin (9/11/2026).
Selain penanaman nilai kepanduan, raperda ini juga menekankan pengarusutamaan gender. Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi setiap program kegiatan pembangunan agar tercapai keadilan sosial yang merata.
Sementara terkait Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan lahan pertanian produktif lainnya.
Baca Juga: Atap Kantor Bupati Karanganyar Ambrol, DPUPR Kalkulasi Rehab Total Butuh Rp 5,3 Miliar
Bupati Rober menegaskan bahwa alih fungsi lahan berdampak serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, kesejahteraan masyarakat perdesaan, dan keseimbangan ekosistem.
Oleh karena itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Terkait dengan target Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Bupati membeberkan dinamika dan hasil sinkronisasi yang telah dilakukan bersama pemerintah pusat.
Semula, pihak pusat mematok target luasan LSD sebesar 87 persen. Namun, setelah melalui komunikasi intensif, angka tersebut disesuaikan menjadi 82 persen dan dinyatakan telah terpenuhi.
”Awalnya diminta pusat 87 persen. Setelah kami nego dan komunikasi, ternyata yang harusnya LSD ini juga sudah dari pusat kan bukan hanya dari daerah. Dari pusat sudah muncul dengan izin OSS, sehingga akhirnya disinkronisasi, kami disetujui oleh pusat 82 persen. Alhamdulillah sudah terpenuhi,” ungkap Rober.
Baca Juga: Terjerat Pinjol, Warga Sragen Nekat Gasak 58 Ponsel Senilai Rp 310 Juta: Dijual secara Online
Kendati demikian, Pemkab Karanganyar masih mengantongi cadangan potensi lahan lain, seperti dari dampak area pembangunan Waduk Jlantah.
Hanya saja, lahan tersebut belum dapat diakui sepenuhnya karena infrastruktur dan sistem irigasinya masih belum berfungsi secara optimal.
Ke depan, substansi dari kedua Raperda ini akan dibahas secara maraton dan mendalam oleh panitia khusus (pansus) bersama jajaran DPRD Karanganyar, sebelum akhirnya disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) definitif. (rud/adi)
Editor : Adi Pras