RADARSOLO.COM – Sebanyak 1.193 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 162 desa se-Kabupaten Karanganyar masa bakti 2026–2034 dilantik, Senin (9/11/2026).
Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan, salah satu tugas utama BPD adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
Bupati mengibaratkan dinamika hubungan antara BPD dan kepala desa layaknya relasi suami istri dalam sebuah keluarga.
Baca Juga: Kandang Ayam di Kerjo Karanganyar Terbakar, 6.000 Ayam Mati Terpanggang
”Jika dalam suatu keluarga hubungan suami istri berjalan dengan baik, harmonis, maka rumah tangga keluarga tersebut juga akan berjalan dengan baik, penuh dengan kebahagiaan serta keceriaan. Tetapi sebaliknya, kalau hubungan suami istri tidak harmonis, penuh dengan masalah, maka rumah tangga tersebut juga penuh ketidakpercayaan, kecurigaan, serta konflik berkepanjangan,” tegas Bupati Rober saat melantik.
Ia menambahkan, apabila hubungan antara BPD dan kepala desa tidak harmonis, maka masyarakat di tingkat desalah yang pada akhirnya akan dirugikan.
Untuk itu, bupati berpesan agar para anggota BPD senantiasa menjaga keharmonisan komunikasi dengan kepala desa maupun perangkat desa demi tujuan bersama dalam memajukan dan melayani masyarakat.
Baca Juga: Anggota DPRD Sragen Berang, Jatah Solar ”Dirampok” lewat Barcode Mafia di Jakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Heru Joko Sulistyono menjelaskan, dispermades siap memberikan pengawalan dan pendampingan agar seluruh anggota BPD yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi dan menjalankan tugas secara optimal.
”Dengan dilantiknya sebanyak 1.193 anggota BPD ini, kami berharap sinergi antara BPD dan pemerintah desa dapat terjalin semakin kuat. Dispermades berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga fungsi pengawasan, penampungan aspirasi, serta legislasi di tingkat desa dapat berjalan sesuai regulasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tandas Heru. (rud/adi)
Editor : Adi Pras