RADARSOLO.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar bersiap melakukan alih status 2.981 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi BKPSDM Karanganyar, Djoko Sumarsono, mengungkapkan, saat ini ada 2.981 orang PPPK paruh waktu, yang terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknis lainnya.
Selama ini, komponen penggajian mereka bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kisaran Rp 1,4 juta hingga Rp 1,6 juta per bulan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tempat Salat, Masjid di Karanganyar Ini Beri Fasilitas Gratis bagi Musafir
Terkait rencana alih status, pihaknya masih menunggu regulasi serta petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian mengenai mekanisme perubahan status maupun skema penggajian yang direncanakan mulai awal 2027 tersebut.
”Kami masih menunggu instruksi dari atas, skema dari pusat, karena kalau sudah penuh waktu, tentu gaji mengikuti standar belanja pegawai,” ujar Djoko saat berbincang dengan Radarsolo.com, Sabtu (15/11/2026).
Selain soal penganggaran, BKPSDM juga menantikan kejelasan mengenai mekanisme transisi kepegawaian tersebut.
Pihaknya belum dapat memastikan apakah peralihan status akan dilakukan melalui seleksi ulang, berdasarkan masa kerja, hasil tes sebelumnya, atau kriteria khusus lainnya.
Baca Juga: Korban Cangkul Dipulangkan, Keluarga Protes: RSUD Gemolong Sragen Sudah Stabil
"Rekrutmen dari masa kerja, hasil tes kemarin, atau umur, kita juga masih menunggu (ketentuannya),” terangnya.
Sembari menanti kebijakan lanjutan dari pusat, Pemkab Karanganyar berkomitmen untuk terus memantau perkembangan regulasi sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis.
Termasuk memperhitungkan kesiapan fiskal daerah apabila kebijakan peningkatan status tersebut resmi diberlakukan.
Ketua Komisi A DPRD Karanganyar Tony Hatmoko menyambut baik peningkatan kesejahteraan pegawai tersebut.
Namun dia mengingatkan pentingnya dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat seperti melalui penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) agar beban APBD tidak membengkak secara signifikan dan tidak mengganggu alokasi program prioritas pelayanan masyarakat.
Baca Juga: Tujuh Desa di Karanganyar Garda Terdepan Ketahanan Iklim
Tony mengingatkan bahwa lonjakan kebutuhan anggaran dari skema paruh waktu ke penuh waktu tidaklah sedikit.
Oleh karena itu, DPRD mendorong agar kebijakan pemerintah pusat ini turut dibarengi dengan dukungan transfer anggaran ke daerah, salah satunya melalui penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Konsekuensinya peningkatan pendapatan dari paruh waktu ke penuh waktu tidak sedikit, peningkatannya signifikan. Kami berharap ada dukungan fiskal dari pusat agar beban APBD tidak membengkak signifikan dan tidak mengurangi skala prioritas kebijakan pelayanan masyarakat yang harus diutamakan," tegas Tony. (rud/adi)
Editor : Adi Pras