RADARSOLO.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bakal menjadikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak dan Pemkab Semarang sebagai contoh (role model) nasional maupun daerah dalam percepatan penanganan kasus tengkes (stunting).
Kedua daerah tersebut dinilai sukses menekan angka prevalensi stunting hingga menyentuh kisaran 2 persen.
Pernyataan tersebut ditegaskan Luthfi saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga: Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Gubernur Ahmad Luthfi Perketat Alih Fungsi Sawah di Jawa Tengah
Berdasarkan pemutakhiran data triwulan II tahun 2026, angka prevalensi stunting di Jawa Tengah secara kumulatif berada di posisi 9,93 persen.
Meski secara umum tren trennya terus mengalami penurunan sejak 2024, Luthfi menyoroti masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) angka kasus antarwilayah.
Beberapa kabupaten/kota masih mencatatkan persentase di atas rata-rata provinsi, seperti:
- Kabupaten Wonosobo 18,05 persen
- Purworejo 16,62 persen
- Banjarnegara 16,24 persen
- Kabupaten Magelang 15,82 persen
- Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Di sisi lain, daerah seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah berhasil meluncur ke bawah angka 10 persen, yakni menembus 2 persen.
Karena itu, Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran dinas teknis di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menerapkan skema amati, tiru, dan modifikasi (ATM) atas praktik baik yang dijalankan oleh Demak dan Kabupaten Semarang.
“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” ujar Ahmad Luthfi, Selasa (22/9/2026).
Luthfi menegaskan bahwa penanganan stunting mewajibkan adanya kolaborasi komprehensif yang melibatkan seluruh lini pemerintahan.
Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengungkapkan, tingginya angka stunting di sejumlah daerah umumnya dipicu oleh permasalahan kurang gizi, keterbatasan sanitasi lingkungan, hingga pola hidup masyarakat yang kurang higienis.
Untuk itu, daerah yang mencatatkan prevalensi tinggi diperintahkan segera melakukan validasi pendataan agar intervensi bantuan berlangsung tepat sasaran.
Baca Juga: Tembus 6,69 Juta Ton hingga Agustus, Gubernur Luthfi Optimistis Target Produksi Padi Jateng Tercapai
Replikasi Model Penanganan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Eddy Cahyono Sugiarto mengabarkan bahwa prevalensi stunting secara nasional saat ini berada di kisaran 19,8 persen.
Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14-15 persen pada 2029 mendatang.
Eddy menyambut positif capaian di Jawa Tengah dan berencana mengadopsi model penanganan dari Demak dan Kabupaten Semarang untuk diterapkan secara nasional.
"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia," terangnya.
Baca Juga: Masuk Tiga Besar PPD 2026, Gubernur Ahmad Luthfi Paparkan Trisula Pembangunan Jateng di Bappenas
"Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," imbuh Eddy.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menambahkan bahwa intervensi stunting ke depan akan disinergikan secara langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Khususnya menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD guna mengoptimalkan pencapaian target penanganan gizi. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Pemprov Jateng