Kepala Bidang (Kabid) PAD BPKD Klaten Riyan Wijaya mengaku, salah satu potensi yang perlu digali, terkait parkir di sejumlah stasiun di Kota Bersinar. Setelah hadirnya moda kereta rel listrik (KRL) Solo-Jogja.
"Kami akan pantau stasiun lainnya, apakah ada kegiatan penitipan kendaraan atau tidak. Di antaranya Stasiun Prambanan, Srowot, Ceper, dan Delanggu. Ini bisa jadi salah satu potensi untuk pengenaan pajak daerah," terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (30/5).
Terkait retribusi parkir di stasiun, masih akan dikoordinasikan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Jogjakarta. "Parkir di Stasiun Klaten selama ini dikelola anak perusahaan PT KAI (Persero). Dilihat dulu nanti. Apakah ada aktivitas penitipan kendaraan penumpang dan perparkiran di stasiun kecil lainnya atau tidak?" bebernya.
Potensi lain yang bisa digali, yakni sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sebab, ada potensi transaksi jual-beli tanah pasca pembayaran uang ganti kerugian (UGK) kepada warga yang terdampak proyek Tol Solo-Jogja.
"Sekarang ini belum terlalu terasa dampaknya. Mengingat masih dalam proses (ganti rugi). Tetapi ini tetap masuk potensi. Karena warga yang menerima UGK, pasti ada yang dibelikan tanah pengganti," ungkapnya.
Sebagai catatan, baru enam desa di Klaten yang proses telah pembayaran UGK rampung. Menyasar 424 bidang tanah. Yakni Desa Sidomulyo dan Mendak, Kecamatan Delanggu. Serta Desa Sidoharko, Polan, Kahuman, dan Kapungan, Kecamatan Polanharjo. Sedangkan nilai UGK yang sudah dibayar mencaai Rp 376,67 miliar.
"Tol Solo-Jogja ini kan memiliki tiga exit tol di Klaten. Ini menjadi peluang (meningkatnya transaksi jual-beli tanah)," paparnya.
Sementara itu, di Klaten sedang menjamur kafe, kedai kopi, dan restoran. Potensi ini juga bakal dipelototi BPKD. Terkait potensi pengenaan pajak daerah. "Harapannya dengan penarikan dan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak (WP), bisa memberikan multiefek pada perekonomian di Klaten," ujarnya. (ren/fer/dam) Editor : Perdana Bayu Saputra