Sebagai gambaran, pada 2020, target pajak daerah setelah mengalami perubahan dalam APBD, sekitar Rp 90 miliar. Namun realisasinya justru melebihi target. Mencapai Rp 116 miliar. Menilik kinerja tahun lalu, BPKD optimistis target capain pajak daerah sekitar Rp 103 miliar bakal tercapai tahun ini.
"Saat ini sektor ekonomi masih tertekan. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) belum pulih. Seperti industri perhotelan, rumah makan, hiburan, dan parkir. Tetapi kami berupaya mengoptimalkan pendapatan pada sektor-sektor pajak daerah yang ada," kata Kasubid Penetapan dan Pelayanan Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKD Klaten Harjanto Herry Wibowo kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (30/5).
Tahun ini, BPKD tidak terapkan terobosan yang fundamental di tengah pandemi. Namun, perbaikan terus dikebut. Terutama dalam hal pemungutan maupun penagihan. Mengingat beberapa sektor pajak daerah mulai menggeliat.
"Seperti perhotelan. Sudah membuka layanan meski belum seramai ketika belum ada Covid-19. Tetapi hotel bintang tiga dan kelas bawah terus menggeliat. Begitu juga pariwisata. Di Candi Prambanan juga sudah menggeliat dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat," tandasnya.
Sebagai catatan, PAD dari sektor pajak di Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan, berasal dari parkir dan hiburan. Meskipun sudah dibuka, tapi belum sepenuhnya pulih. Belum lagi kendala penambahan kasus Covid-19 yang masih fluktuatif.
"Jangan sampai lengah dan terjadi lonjakan kasus terpapar Covid-19. Sehigga berimbas pada penutupan pariwisata lagi. Sementara ini masih wait and see. Sambil berusaha mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi," imbuhnya.
Kepala Bidang (Kabid) PAD BPKD Klaten Riyan Wijaya menambahkan, selama pandemi, yang dibutuhkan adalah pengendalian. Termasuk upaya menekan kasus penyebaran Covid-19. Karena sangat berdampak pada perputaran perekonomian.
"Pendapatan asli daerah yang kami terima, itu nanti akhirnya kembali juga untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19. Termasuk mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19 yang memerlukan anggaran peralatan dan penyimpanan. Karena memang biayanya tidak murah," tandasnya. (ren/fer/dam) Editor : Perdana Bayu Saputra