”Soalnya kalau ditanami nanti bisa menjadi mubazir. Sewaktu-waktu proyeknya sampai di lahan mereka, malah bisa diminta mengosongkan,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Tanah BPN Klaten Sulistiyono di sela-sela pembayaran UGR warga Desa Kadirejo dan Jungkare di Gedung Graha Srikandi, Kecamatan Karanganom, kemarin (24/8).
Sulis menjelaskan, hal itu juga berlaku bagi perkarangan rumah. Mengingat sudah ada pelepasan tanah dari warga terdampak yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan pembayaran UGR. Apalagi di hari yang sama sudah bisa diambil untuk UGR-nya melalui rekening masing-masing.
Itu berlaku tidak hanya bagi warga Desa Kadirejo dan Jungkare, Kecamatan Karanganom saja, tetapi di 12 desa di empat kecamatan lainnya seperti Delanggu, Polanharjo, Ceper, dan Karanganom.
”UGR yang diterima warga terdampak tol tidak dipotong sepersepun. Nilainya sesuai di amplop yang diterima masing-masing. Terkait penggunaan dan pemanfaatan UGR kita serahkan ke warga terdampak,” ucapnya.
Terkait nilai UGR 73 bidang di Desa Kadirejo mencapai Rp 55 miliar. Sementara UGR tujuh bidang di Desa Jungkare Rp 8,9 miliar.
”Jadi istilahnya ketika UGR telah dibayarkan, berarti menjadi tanah negara. Sewaktu-waktu kan pekerjaan fisik dilaksanakan. Jangan sampai nanti dari pihak bekas pemilik, menanam disitu akhirnya belum panen, proyek padahal sudah berjalan. Jadi tidak bisa menuntut untuk menunggu agar panen terlebih dahulu, mengingat sebelumnya sudah kita berikan peringatan,” ucapnya.
Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo-Jogja, Christian Nugroho mengatakan, kontruksi pembangunan proyek startegis nasional (PSN) itu diawali dari wilayah utara. Seperti Desa Sidoharjo dan Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu dan Desa Kuncen, Kecamatan Ceper.
”Konstruksi memang sudah dimulai di beberapa desa. Seperti Sidoharjo, Sidomulyo, Keprabon dan Kuncen. Sudah ada sejumlah alat berat di sana,” ucapnya.
Christian menyampaikan, proyek fisik jalan tol di wilayah tersebut diawali dengan pembangunan untuk poros jalan desa, kecamatan dan kabupaten. Pembangunan poros jalan atau akses utama bagi warga sekitar harus diutamakan terlebih dahulu sebelum jalan tol nanti dibangun. (ren/adi/dam) Editor : Damianus Bram