”Saat ini informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo ada refocusing, sehingga ada kegiatan yang dialihkan di tahun depan. Tetapi untuk penertiban warung apung, keramba dan pemancingan tetap jadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini,” jelas Joni, Kamis (16/9).
Lebih lanjut, Joni mengungkapkan, Kodim 0723/Klaten selama ini dilibatkan revitalisasi untuk menyosialisasikan kepada pemilik warung apung, keramba dan pemancingan. Terkait kegiatan sosialisasi akan dilanjutkan kembali ketika Klaten turun ke PPKM Level 2. Mengingat saat ini pembatasan kegiatan masih dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19.
Total ada sekitar 2.000 keramba di Rowo Jombor, baik masih aktif maupun sudah tidak digunakan lagi. Disepakati nanti untuk keramba yang tidak aktif menjadi prioritas untuk ditertibkan.
”Untuk pemilik warung apung juga telah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah. Kami juga sempat dihubungi Disporapar untuk kelanjutan sosialisasi ke pemilik warung apung menunggu Klaten turun level. Mengingat untuk kegiatan sosial masih dibatasi,” tambahnya.
Salah seorang pemilik warung apung di Rowo Jombor, Sutomo, 49 mengaku setelah sosialisasi terakhir yang dilakukan pada Juni lalu belum ada kelanjutannya lagi. Pihaknya masih menunggu sosialisasi dari pihak terkait terkait rencana warung apung yang hendak dipindah ke daratan dalam kegiatan revitalisasi rawa tersebut.
”Untuk saat ini warung apung dan pemancingan yang masih aktif di Rowo Jombor ada sekitar 30 warung. Saat ini kami masih menunggu kelanjutannya. Apalagi jika pembongkaran warung apung dilakukan secara mandiri biayanya cukup besar sehingga kami harapkan ada pemihakan,” ucapnya.
Di samping itu, para pemilik warung apung masih mencoba negoisasi dengan pihak terkait agar warung apung tetapi diberikan lokasi di Rowo Jombor. Menurutnya, apabila warung apung dipindah ke daratan akan menghilangkan ciri khas dari kuliner setempat. Ramainya Rowo Jombor tidak bisa dilepaskan dari deretan warung apung yang menjadi ikon sejak 1998 tersebut.
”Sebagian besar pemilik warung apung ini adalah warga Desa Krakitan sendiri. Kalau nanti dipindahkan yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu lokasinya kurang cocok. Soalnya berdekatan dengan peternak ayam sehingga ketika musim penghujan tiba dan apabila ada angin akan tercium bau,” ucapnya.
Dia berharap ada win-win solution terkait keberadaan warung apung dalam revitalisasi Rowo Jombor. Meski begitu, pada prinsipnya dirinya mendukung terkait revitalisasi tahap II yang menelan anggaran Rp 50 miliar bersumber dari APBN. (ren/adi/dam) Editor : Damianus Bram