Awas, Jangan Ada Penyimpangan DBHCHT

Damianus Bram • Dipublikasikan Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
IMBAUAN: Salah satu baliho gempur rokok ilegal di Jalan Mayor Kusmanto, Kecamatan Klaten Tengah. Pemprov Jateng dorong seluruh kabupaten/kota optimalkan pemanfaatan DBHCHT. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
IMBAUAN: Salah satu baliho gempur rokok ilegal di Jalan Mayor Kusmanto, Kecamatan Klaten Tengah. Pemprov Jateng dorong seluruh kabupaten/kota optimalkan pemanfaatan DBHCHT. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mendorong seluruh kabupaten/kota untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), di tengah pandemi Covid-19. Harapannya, bisa mendongkrak kesejahteraan di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“DBHCHT adalah bagian transfer dari pusat ke daerah penghasil cukai maupun tembakau. Saat ini lebih fokus pada jaminan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah. Apalagi dalam pemanfaatannya sudah ada persentasenya,” ucap Praktisi DBHCHT Pemprov Jateng Een Erliana.

Lebih lanjut Een menjelaskan, pemanfaatan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Sesuai aturan, dari jumlah tersebut, 50 persennya dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, masing-masing 25 persen untuk penegakan hukum dan bidang kesehatan.

Pemprov Jateng selalu ingatkan pemerintah daerah, untuk manfaatkan DBHCHT sesuai aturan yang ditetapkan. Maka, diharapkan daerah bisa mengoptimalkan DBHCHT yang telah diterimanya. Terutama untuk tiga sektor yang ditetapkan Kementerian Keuangan tersebut.

“Apalagi dalam DBHCHT kali ini, bidang kesejahteraan terdapat bantuan langsung tunai (BLT). Diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi penerimanya. Begitu juga bidang kesehatan, apalagi ini kondisinya pandemi Covid-19. Sehingga bisa mendukung dalam penanganan,” imbuhnya.

Een mengingatkan pemkab dan pemkot untuk tidak lakukan penyimpangan dalam pemanfaatan DBHCHT. Anggaran yang dipakai, tetap sesuai koridor dan aturan yang berlaku. Serta segera dilaksanakan dan direalisasikan. Karena prinsipnya, DBHCHT dari masyarakat kembali ke masyarakat. Selain itu, pemprov berkomitmen mengedukasi kepada masyarakat luas terkait rokok ilegal. Mengingat, hal itu sangat merugikan. Karena tidak menambah pendapatan bagi negara.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten Cahyo Dwi Setyanta menambahkan, DBHCHT merupakan dana dari program pemerintah pusat yang dibantukan ke pemprov dan pemkab. Sesuai mekanisme APBD dan peraturan khusus.

“Dalam pemanfaatan DBHCHT ini, juga ada bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Tetapi sampai saat ini masih dalam proses,” bebernya.

Diakui Cahyo, tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan di Kota Bersinar. Selain itu, Klaten juga terdapat tiga pabrik rokok, yang selama ini dinilai punya kontribusi lumayan besar.

“Misalnya yang terlibat pada tingkat budi daya tembakau, ada sekitar 5.000 orang. Sedangkan tenaga kerja yang terserap di tiga pabrik rokok itu sekitar 2.500 orang. Pertanian yang selama ini diandalkan di tengah pandemi. Karena tidak begitu berdampak,” paparnya.

Terkait pemanfaatan DBHCHT untuk bidang kesehatan, salah satunya pembelian armada ambulans milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten. Termasuk mendukung pemberantasan rokok ilegal yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Saya berharap pabrik rokok bisa menyerap tembakau yang dihasilkan para petani di Klaten. Jangan sampai impor. Memaksimalkan hasil tembakau dalam negeri,” tandasnya. (ren/fer/dam) Editor : Damianus Bram
Praktisi DBHCHT Pemprov Jateng Een Erliana DBHCHT pemprov jateng Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT untuk Kesehatan