Kekecewaan itu mereka sampaikan melalui penyampaian aspirasi di depan Kantor PN Klaten dengan membawa spanduk dengan berbagai tulisan. Mengingat mereka juga sudah mengeluarkan uang untuk pendaftaran gugatan perkara sekitar Rp 1,7 juta per perkara tetapi justru tidak diterima.
“Kita lakukan pendaftaran itu kena biaya. Waktu putusan malah ditolak. Padahak kita sudah sesuai dengan anjuran. Katanya alasannya terlambat dalam melakukan pendaftaran,” ucap salah satu warga terdampak tol asal Desa Manjungan, Aryo Wibowo, 31.
Lebih lanjut, Aryo mengungkapkan, sudah beberapa gugatan warga terdampak tol yang tidak diterima majelis hakim. Padahal Ia bersama puluhan warga lainnya berusaha memenuhi persyaratan pendaftaran gugatan perkara yang telah ditetapkan. Bahkan mengurus hingga tengah malam tetapi gugatannya tidak diterima.
“Majelis hakim juga mengkesampingkan fakta-faktar persidangan seperti tim appraisal yang mengakui kesalahan. Tetapi katanya pengajuan pendaftaran kami telat. Padahal berkas-berkasnya sudah sesuai dan kami sudah transfer untuk biaya pendaftarannya,” ucapnya.
Disamping kekecewaannya terkait gugatan perkara yang tidak diterima juga belum puas dengan uang ganti rugi (UGR) yang hendak diterimanya. Ada pun yang terdampak tol di lahan seluas 430 meter persegi terdiri dari dua bangunan rumah dan satu bengkel mobil.
“Untuk satu bangunan rumah hanya dihargai sekitar Rp 300 juta. Sedangkan untuk bengkel mobil sebagai tempat usaha saya selama ini cuma dapat Rp 12 juta. Padahal untuk bengkel mobil saya dalam satu bulan bisa menghasilkan Rp 5 juta,” ucapnya.
Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Klaten, Rudi Ananta Wijaya mempersilakan warga terdampak tol untuk menyampaikan aspirasi terkait keberatannya. Selama tidak bertentangan dan mengakibatkan perbuatan yang bisa melanggar hukum.
“Ada tujuh perkara yang tidak diterima majelis hakim karena tidak memenuhi syarat formil. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah (Permas) Nomor 3 Tahun 2016 terkait tata cara mengajukan keberatan dan penitipan ganti kerugian jika pengajuan gugatan setidaknya 14 hari setelah musyawarah,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, musyawarah bentuk ganti kerugian untuk pengadaan jalan tol di Desa Manjungan dilakukan pada 26 Oktober. Tetapi gugatan baru didaftarkan ke PN Klaten pada 15 November. Hal itu membuat gugatan perkara tidak diterima majelis hakim karena tidak memenuhi syarat formil.
Disamping karena melebihi batas waktu pendaftaran gugatan perkara, juga adanya pihak yang kurang didudukan sebagai termohon keberatan. Sampai saat ini sudah ada 34 perkara yang didaftarkan terkait gugatan terhadap besaran UGR. Dari jumlah itu ada tujuh perkara yang sudah diputus dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil tersebut.
“Ini baru sebatas tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima. Tetapi jika tiak bisa membuktikan berarti ditolak. Dari 34 perkara yang masuk itu dari warga terdampak tol di Desa Manjungan dan Pepe, Kecamatan Ngawen,” ucapnya.(ren/dam) Editor : Damianus Bram