“PADes kami paling sedikit di Klaten. Dari sewa tanah kas desa seluas 4,3 hektare. Memang minat untuk menyewa tanah kas desa kami minim. Lokasinya memang kurang strategis,” terang Kepala Desa (Kades) Cokro Heru Budi Santosa, Sabtu (5/2).
Budi menambahkan, tanah kas desa yang disewakan terletak di tepian sungai. Alhasil pihak ketiga kesulitan mengairi lahan tersebut. Harga sewanya di kisaran Rp 400 ribu per patok.
“Dana desa (DD) kami Rp 724 juta. Misalnya tidak ada dana desa, kami bingung operasionalnya. Saya rasa kami desa termiskin se Klaten,” ujarnya.
Sejatinya, Desa Cokro memiliki Umbul Ingas yang saat ini menjadi polemik antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dengan Pemkab Klaten. Sengketa tersebut terkait kepemilikan aset. Selama ini, umbul itu dimanfaatkan PDAM Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Bengawan.
Selama bertahun-tahun PDAM mengambil air, namun tidak pernah ada kontribusi ke desa. Tak heran Pemerintah Desa (Pemdes) Cokro memperjuangkan kepemilikan aset Umbul Ingas. Upaya ini sudah dilakukan sejak Agustus 2020. Dilengkapi berbagai bukti, namun sertifikatnya tak kunjung turun. Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten menganggap umbul tersebut masih sengketa.
“Kami ingin Umbul Ingas jadi aset pemerintah desa, supaya bisa meningkatkan PADes. Kalau itu bisa, kami tetap mempersilakan PDAM Surakarta untuk memanfaatkannya. Tapi harus mengukur ulang debit air yang diambil. Supaya desa tidak rugi,” urainya.
Rencananya, Umbul Ingas bisa jadi magnet untuk menarik investor. Terutama dalam pengelolaan sumber mata air. “Kami terbuka terhadap investor. Asalkan bisa menyejahterakan warga,” bebernya.
Sementara itu, Eprilianto, 43, warga Desa Cokro berharap sengketa lahan Umbul Ingas cepat diselesaikan. Harapannya bisa kembali ke pangkuan Pemdes Cokro.
“Saya melihat umbul ini seperti dijajah. Potensi alam yang kami miliki seperti dirampas selama bertahun-tahun,” ujarnya. (ren/fer/dam) Editor : Damianus Bram