Sebagai gambaran pada 2021, realisasi PAD setelah adanya perubahan APBD ditargetkan Rp 277,19 miliar. Namun realisasinya bisa mencapai Rp 315,30 miliar.
Maka itu, BPKPAD Klaten optimis target Rp 274,48 miliar tercapai. Upanya yakni terus menggali potensi PAD, terutama di sektor perkotaan.
“Di dalam pengelolaan PAD memang diperlukan studi potensi. Tetapi secara garis besar, untuk meningkatkan PAD, instrumennya perkotaan. Apabila ingin meningkatkan PAD adanya di sektor perkotaan,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKPAD Klaten Riyan Wijaya, Minggu (24/4).
Upaya meningkatkan PAD, salah satunya dengan penambahan objek wajib pajak. Kabupaten Klaten yang diapit dua kota besar, yakni Solo dan Jogja berpotensi menjadi kota penyangga. Ditambah adanya proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Solo-Jogja menjadikan pembangunan di wilayah perkotaan diprediksi semakin pesat.
Posisi Klaten yang begitu strategis diharapkan bisa menarik minat investor. Harapannya tumbuh sejumlah hotel, hingga rumah makan di Kota Bersinar. Butuh dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk mewujudkannya.
“Ambil contoh ada penambahan hotel minimal bintang tiga. Begitu juga dengan rumah makan. Semakin banyak, ya semakin bagus karena ada penambahan jumlah objek wajib pajak,” terang Riyan.
Dia meyakini instrumen perkotaan paling potensi mendongkrak PAD untuk tahun selanjutnya. Mengingat meningkatnya mobilitas warga Klaten didukung kehadiran KRL Solo-Jogja yang berhenti di setiap stasiun tentunya bisa mendukung perkembangan pembangunan di Kota Klaten.
“Kami juga tidak mengesampingkan sektor lainnya seperti pertanian. Tapi unsur-unsur untuk meningkatkan PAD memang berada di perkotaan. Kami terus gali potensi peningkatan PAD yang lebih cenderung eksternal,” terang Riyan.
Kepala BPKPAD Klaten Muh Himawan mengungkapkan, seiring perkembangan ekonomi di Kota Bersinar, objek wajib pajak juga bertambah. Tetap perlu didukung keterbukaan terhadap investor yang masuk. Hal itu sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami harapkan bertambahnya hotel di Klaten, setidaknya minimal bintang tiga ke atas, para tamunya bisa staycation, sehingga dapat membelanjakan (uangnya) di sekitar Klaten. Menjadikan perekonomian terus tumbuh,” ucapnya.
Disamping melakukan penambahan objek wajib pajak, usaha mendongkrak PAD yakni dengan memaksimalkan sektor pajak daerah yang potensial. Salah satunya pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (PPhTB) yang saat ini terus mengalami peningkatan.
Salah satu faktornya adanya proyek jalan Tol Solo-Jogja menjadikan warga terdampak melakukan pembelian tanah maupun bangunan dari uang ganti rugi (UGR). (ren/wa/dam) Editor : Damianus Bram