Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, anggota dewan sebelumnya telah melaksanakan kegiatan reses menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Hal itu dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi.
”Di luar kegiatan reses, sebelumnya ada sosialisasi peraturan daerah (Perda) Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang sekaligus sebagai ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Barang kali ada yang perlu segera ditindaklanjuti,” ucap Hamenang, Selasa (21/6).
Hamenang menjelaskan, aspirasi yang masuk lantas ditindaklanjuti secara teknis ke komisi terkait. Kemudian disampaikan dalam rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Harapannya usulan dan saran dari masyarakat itu dikaji serta ditindaklanjuti untuk diambil kebijakan.
”Aspirasi masyarakat yang sebelumnya masuk seperti harapan penguatan anggaran pada posyandu. Kemudian adanya insentif pada kader posyandu dan pembangunan manusia karena menjadi garda terdepan penanganan stunting. Di luar itu, kebanyakan usulannya terkait infrastruktur di wilayah,” ucap Hamenang.
Sementara itu, penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui permohonan audensi dari masyarakat yang masuk ke DPRD Klaten. Nantinya dewan akan mendengarkan dan menampung saran dan usulan mereka.
Seperti awal Juni lalu, belasan warga yang menamakan Sanggar Kebangsaan melakukan audensi di ruang kerja Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Mereka menyoroti masih adanya pelanggaran dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Klaten.
Kemudian diteruskan di Komisi IV DPRD Klaten yang membidangi terkait pendidikan. Harapannya bisa segera ditelusuri terkait pelanggaran yang dilakukan sekolah.
”Dalam waktu dekat kami akan melakukan review kembali terkait aturan penyelenggaraan pendidikan. Dimaksudkan bisa menaati atauran yang sudah ada sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran lagi. Kami juga sepakat akan mengejar perda terkait pendidikan di Klaten,” jelasnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten Widodo menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dipastikan akan diteruskan ke pihak terkait mulai dari OPD hingga Bupati Klaten. Diharapkan mampu melahirkan solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang disampaikan sebelumnya.
”Tidak menutup kemungkinan memfungsikan sebagai pengawasan. Mungkin hingga kroscek di lapangan (sidak) terkait permasalahan kebijakan publik,” jelas Widodo yang juga anggota Komisi II DPRD Klaten ini. (ren/adi/dam) Editor : Damianus Bram