DPRD Klaten Suarakan Gempur Rokok Ilegal

Damianus Bram • Dipublikasikan Senin, 19 September 2022 | 15:20 WIB
URUN REMBUK: Talk show Kuping Panas menghadirkan Ketua Komisi I DPRD Klaten Eko Prasetyo (dua dari kanan) dan anggota dewan lainnya di kantor Diskominfo Klaten belum lama ini.  (DOK.DISKOMINFO KLATEN)
URUN REMBUK: Talk show Kuping Panas menghadirkan Ketua Komisi I DPRD Klaten Eko Prasetyo (dua dari kanan) dan anggota dewan lainnya di kantor Diskominfo Klaten belum lama ini. (DOK.DISKOMINFO KLATEN)
KLATEN - Pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Klaten mendapat dukungan penuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten. Salah satunya melalui sosialisasi lewat talk show Kuping Panas yang ditayangkan melalui kanal YouTube dinas setempat.

Program tersebut menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta.

Pada episode pertamanya menghadirkan narasumber Ketua Komisi I DPRD Klaten Eko Prasetyo, serta anggota Komisi I Siwi Kusumastuti dan Fachrudin Ali. Mereka menyuarakan gempur rokok ilegal.

“Ada beberapa hal (dampak peredaran rokok ilegal). Selain menggerus pajak negara, sesungguhnya membeli rokok ilegal justru memberikan keuntungan pada oknum tertentu,” tegas Ketua Komisi I DPRD Klaten Eko Prasetyo, Sabtu (17/9).

Diungkapkan Eko, pungutan cukai rokok yang dilakukan pemerintah akan kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk. Maka itu, dia mengingatkan apabila ada yang membeli rokok ilegal, berarti tidak mendukung dari sisi pemanfaatan pajak yang diterima. Salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Klaten pada tahun ini senilai Rp 16,91 miliar. Pengalokasinya merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021.

Dari total DBHCHT tersebut, 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen dialokasikan pada bidang kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

“Sesungguhnya, pajak yang diterima untuk kemakmuran masyarakat. Dari masyarakat kembali ke masyarakat,” ucap Eko.

Siwi Kusumastuti, anggota Komisi I DPRD Klaten lainnya menjelaskan, dibutuhkan pengawasan dan penindakan hukum yang tegas dari pihak yang berwenang terhadap peredaran rokok ilegal.

“Di tempat umum sudah banyak poster stop rokok ilegal. Secara tersirat telah memberikan pesan untuk tidak membeli rokok ilegal dikarenakan bisa mengurangi pendapatan negara,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Anggota Komisi I DPRD Klaten Fachrudin Ali menambahkan, dibutuhkan peran aktif masyarakat menyosialisasikan gempur rokok ilegal. Terutama kepada mereka perokok aktif sehingga membeli rokok yang terdapat pita cukai yang legal.

“DBHCHT ini banyak membantu, khususnya dalam pemanfaatan pembangunan. Maka itu, bagi masyarakat Klaten, jangan membeli rokok ilegal tapi legal. Dikarenakan cukai rokok bisa dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (ren/wa/dam) Editor : Damianus Bram
pemberantasan rokok ilegal Gempur Rokok Ilegal KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta dprd klaten rokok ilegal