Pemkab Klaten Matangkan 3 Program Bantalan Sosial

Damianus Bram • Dipublikasikan Jumat, 23 September 2022 | 02:37 WIB
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan bantalan sosial pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ada tiga program bantalan sosial, yakni bantuan langsung tunai (BLT) UMKM, BLT BBM dan bantuan subsidi upah (BSU). Anggaran diambilkan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 7 miliar.

”Pada saat rakor Senin kemarin, saya minta untuk dimatangkan. Terutama terkait data calon penerima bantuan nantinya. Kan saat ini banyak sekali masyarakat yang mendapatkan bantuan, jadi ini sasarannya yang belum tersentuh,” jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono, Kamis (22/9).

Jajang mengungkapkan, saat ini pemkab masih melakukan penggalian data calon penerima bantuan. Termasuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait. Hal itu untuk memastikan program bantalan sosial yang digulirkan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat.

Dia meminta kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten untuk dapat memastikan calon penerima BLT UMKM adalah pemilik usaha mikro. Begitu juga kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) agar dapat mengupayakan para pekerja non formal bisa mendapatkan bantuan.

”Kalau datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, pastinya adalah mereka yang bekerja secara formal. Sementara bagaimana yang para pekerja nonformal? Saya harapkan juga dapat terpihaki,” ucap Jajang.

Jajang menegaskan, saat ini dengan anggaran yang dimiliki pemkab tersebut tengah dihitung terkait potensi total jumlah calon penerima bantalan sosial tersebut. Nantinya besaran bantuan yang diberikan pemkab seperti pemerintah pusat yakni Rp 150.000 per orang setiap bulannya.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, terdapat warganya yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Terutama mereka yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Diharapkan mereka juga masuk dalam cakupan BLT BBM dari pemkab.

”Yang belum tercakup bantuan dari kementerian akan mendapatkan dari pemerintah daerah. Untuk kriteria penerimanya seperti yang ditetapkan pemerintah dalam menerima BLT BBM,” ucapnya.

Seperti diketahui, BLT BBM dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 120.290 keluarga penerima manfaat (KPM) di Klaten secara bertahap telah dilakukan. Menerima sebesar Rp 150.000 per KPM per bulan. Untuk September, Oktober, November dan Desember yang diterimakan dua kali. (ren/adi/dam) Editor : Damianus Bram
kenaikan harga bbm Bantalan Sosial Program Bantalan Sosial BLT BBM bupati klaten sri mulyani DKUKMP Klaten