Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

DPRD Klaten: Untuk Mempercepat Penanganan, Perlu Satu Data Kemiskinan Ekstrem

Damianus Bram • Selasa, 7 Maret 2023 | 02:15 WIB
Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – DPRD Klaten mengusulkan perlunya satu data kemiskinan ekstrem guna mempercepat penurunan kasus. Hal itu menyusul adanya 80 desa di 22 kecamatan yang masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

”Salah satu daerah yang masuk miskin ekstrem yakni Kecamatan Trucuk. Tetapi secara kasat mata kondisinya berbanding terbalik. Warga justru memiliki kendaraan bermotor,” kata Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (6/3/2023).

Hamenang mencurigai data miskin ekstrem hanya didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dia menduga, awalnya ada warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial, sehingga membuat tetangga lainnya yang sebenarnya mampu ingin masuk dalam DTKS.

”Banyak yang mengirimkan pesan ke media sosial karena tidak terima daerahnya masuk miskin ekstrem. Tapi memang ada plus-minusnya. Salah satunya akan banyak bantuan sosial yang turun ke daerah,” ucapnya.

Menurutnya, dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan yakni memperbaiki data terlebih dahulu. Termasuk perlu adanya data tunggal yang menjadi dasar bagi Pemkab Klaten untuk melakukan intervensi lewat berbagai kebijakan.

”Saya harapkan dari pusat hingga daerah menggunakan satu data. Jangan sampai memunculkan pernyataan yang meresahkan. Soalnya realitasnya tidak seperti itu (miskin ekstrem, Red),” ucapnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Klaten akan mengundang stakeholder terkait seperti badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Bappeda-Litbang); badan pusat statistik (BPS); dan dinas sosial dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dinsos dan P3APPKB) untuk duduk bersama membahas kemiskinan ekstrem.

”Semuanya berbasiskan pada data yang valid. Harapan kami satu data tetapi semua bisa membaca,” ucapnya.

Kepala Bappeda-Litbang Klaten Pandu Wirabangsa menjelaskan penentuan miskin ekstrem berdasarkan pengeluaran per kapita per hari sesuai standar perhitungan dari bank dunia. Warga yang dikategorikan masuk miskin ekstrem yakni yang pengeluaran per orang per hari Rp 10.379 ke bawah.

”Kalau hitungan bulanan sekira Rp 322.170 per orang per bulan. Ini sesuai perhitungan dari bank dunia yang kemudian menjadi salah satu rujukan di hampir semua negara,” ucap Pandu. (ren/adi/dam) Editor : Damianus Bram
#Tekan Kemiskinan di Klaten #kemiskinan ekstrem #miskin ekstrem #Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo #dprd klaten #strategi entaskan kemiskinan ekstrem