Ada sejumlah catatan yang ditekankan dan disampaikan pimpinan maupun anggota DPRD Klaten terhadap nota keuangan tersebut. Salah satunya terkait APBD 2022 yang dinilai belum ideal karena masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga diharapkan tidak tergantung dengan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
”Peningkatan PAD harus dijalankan karena APBD kita tidak ideal, lebih banyak dari DAU. Dari Rp 2,6 triliun (realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022) untuk PAD masih di angka sekira Rp 300 miliar,” ucap Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (29/5/2023).
Hamenang meminta Pemkab Klaten bisa meningkatkan PAD-nya menimal menjadi Rp 500 miliar ke atas. Harapannya besaran realisasi anggaran pendapatan daerah antara PAD dengan DAU tidak terlalu jauh.
Di sisi lain, Hamenang juga menyoroti adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD 2022. Maka itu perlunya perbaikan dalam perencanaan, sehingga tidak timbul banyak Silpa. Maka itu saran dan masukan bagi eksekutif terkait mendorong peningkatan PAD dan perbaikan perencanaan penyusunan anggaran dalam APBD bisa dijalankan.
”Harapan kami kedepannya bisa lebih ideal karena realitasnya hari ini APBD kita belum ideal. Termasuk yang paling terpenting yakni peningkatan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengapresiasi dan memberikan penghargaan bagi DPRD Klaten dalam pembahasan laporan APBD 2022. Hingga akhirnya bisa ditetapkan menjadi perda.
”Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan DPRD Klaten dapat diteruskan. Seluruh pandangan dari DPRD Klaten akan menjadi pedoman bagi kami dalam mengelola kebijakan anggaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, Yoga meminta agar bisa segera mengirimkan persejutuan dan penetapan perda pertanggungjawaban APBD 2022 ke gubernur. Hal itu untuk dilakukan evaluasi. (ren/adi) Editor : Damianus Bram