RADARKLATEN.COM - Satpol PP dan Damkar Klaten melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) dengan menyisir hotel kelas melati di Kecamatan Prambanan, kemarin (31/8). Ada sembilan pasangan tak resmi dan dua perempuan yang terjaring dalam operasi terkait penyalahgunaan fasilitas hotel.
“Kami menyisir sebanyak delapan hotel di Kecamatan Prambanan. Tetapi ada enam hotel yang kedapatan pasangan tak resmi. Termasuk dua perempuan yang kami duga pasangannya sudah lari,” ucap Subkoordinator Penindakan Satpol PP dan Damkar Klaten, Sulamto.
Lebih lanjut, Sulamto menjelaskan, mereka yang terjaring operasi pekat berasal dari Kabupaten Klaten, Kota Jakarta serta Sleman dan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rata-rata berusia 21 tahun hingga 54 tahun yang berprofesi sebagai buruh hingga karyawan swasta. Dari sembilan pasangan tak resmi terdapat enam pasangan yang berusia di bawah 30 tahun.
Dari hasil pemeriksaan diketahui sembilangan pasangan tak resmi berada di dalam kamar atas dasar suka sama suka. Ada pula berstatus pacaran hingga sedang proses cerai tetapi sudah memiliki pasangan baru.
“Kami tidak menemukan bukti status hubungan mereka. Tapi kami menduga ada yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Soalnya ada yang membawa kondom,” ucap Sulamto.
Tindaklanjut dari hasil pemeriksaan itu, Satpol PP dan Damkar Klaten menerapkan sanksi kepada sembilan pasangan tak resmi dan dua perempuan tersebut. Dikarenakan melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2002 tentang larangan pelacuran. Begitu juga melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
“Kami terapkan sanksi berupa wajib lapor sebanyak 20 kali. Untuk perempuan setiap Senin dan Rabu. Sedangkan laki-laki setiap Selasa dan Kamis,” ucapnya.
Apabila dalam pemeriksaan lanjutan mengarah berprofesi sebagai PSK akan dibawa ke panti pelayanan sosial Wanita di Kota Solo. Meski begitu, dirinya memastikan untuk sembilan pasangan tak resmi dan dua perempuan tersebut baru pertama kali terjaring dalam operasi pekat.
“Kalau ada yang pernah terjaring tentunya kami akan menerapkan sanksi yang berbeda. Kami akan terus melakukan operasi pekat secara rutin setiap bulannya. Termasuk ketika ada laporan warga yang masuk ke kami langsung ditindaklanjuti,” ucapnya.
Dirinya pun mengimbau kepada pengelola hotel untuk tidak memanfaatkan hotelnya sebagai lokasi tindakan pelanggaran kesusilaan. Begitu juga masyarakat untuk tidak melanggar perda yang telah ditetapkan. (ren)
Editor : Damianus Bram