RADARKLATEN.COM - Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah. Salah satunya dengan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai pengelola melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi yang ada.
“Kaitannya retribusi ini kami kembali ke masing-masing ke OPD selaku pengelola. Ketika ada potensi ya harus dioptimalkan. Ini sesuai dengan permintaan dari dewan kepada kami selaku pengelola pendapatan,” ucap Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan Bidang PAD BPKPAD Klaten,Harjanto Heri Wibowo, Sabtu (9/9).
Pada tahun ini penerimaan pendapatan dari retribusi daerah ditargetkan sekira Rp 17,325 miliar. Ada pun realisasinya hingga awal September sudah mencapai Rp 13,284 atau 76,67 persen. BPKPAD terus mendorong optimalisasi baik untuk retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.
Salah satu yang menjadi perhatian keberadaan gedung baru dari Pasar Gedhe Klaten yang ditempati sekira 1.000 pedagang. Sudah berjualan di pasar tradisional semi modern itu selama satu bulan lamanya. Harapannya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten bisa mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar yang ditargetkan pada tahun ini sekira Rp 3,173 miliar.
“Begitu juga di sektor pariwisata, dengan adanya Bukit Sidoguro untuk bisa dioptimalkan oleh disbudporapar (dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata). Tentu dilakukan dengan promosi guna meningkatkan kunjungan,” ucap Harjanto.
Retribusi pelayanan persampahan juga perlu dioptimalkan. Meski hingga awal sudah melampau target yang ditetapkan pada tahun ini sekira Rp 476, 160 juta. Sampai awal Septembe rini sudah tercapai 688,641 juta atau secara persentase 144,62 persen. Tetapi BPKPAD menilai nominalnya masih kecil sehingga perlu ditingkatkan lagi.
Harjanto mengungkapkan, guna mendongkrak pendapatan dari retribusi juga bisa dilakukan dengan peningkatan pelayanan. Dia memberikan contoh pada retribusi pelayanan kesehatan. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang mampu bersaing dengan harga yang lebih terjangkau.
“Guna meningkatkan lagi perlu dilakukan pembahasan, dinas kesehatan (dinkes) membutuhkan peralatan penunjang apa untuk mengoptimalkan pelayanan. Harapannya dengan sarana-prasarana yang lengkap itu menjadikan masyarakat tertarik dengan layanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala DKUKMP Klaten Anang Widjatmoko menjelaskan, pedagang yang berjualan di Pasar Gedhe Klaten sudah diterapkan pembayaran retribusi. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang retribusi jasa umum.
“Untuk penarikan retribusi masih kami lakukan secara manual. Mungkin nantinya kalau Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana lain sudah memenuhi akan kami lakukan dengan e-retribusi,” tambah Anang.
Anang mengungkapkan, total ada 51 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemkab Klaten. Seluruhnya telah diterapkan pembayaran retribusi yang nominalnya disesuaikan dengan luasan los maupun kios milik pedagang. (ren/bun)
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023
| No | Uraian | Target | Realisasi | Presentase |
| 1 | Retribusi Daerah | Rp 17.325.109.000
| Rp 13.284.000.160
| 76,67 Persen |
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten per 8 September 2023
Editor : Damianus Bram