RADARKLATEN.COM – Sebanyak 422 pejabat dilantik di Pendapa Pemkab Klaten, kemarin (26/9). Mayoritas kepala sekolah SDN. Selain itu, terdapat pejabat tinggi peratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Klaten. Dilantik langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani.
”Dari 422 orang yang dilantik, 67 pejabat struktural. Terdiri dari tiga pejabat tinggi pratama, 35 pejabat administrator dan 29 pejabat pengawas,” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten, Agus Setyawan Prasetyoko.
Terkait kepala SDN yang dilantik, ada 333 orang dan kepala SMPN terdapat 22 orang. Mereka mengisi jabatan kepola sekolah yang lama kosong. Ada pula yang memang digeser untuk ditugaskan ke sekolah lainnya.
”Jadi memang ada yang kosong, ada juga yang pergeseran. Kami pada prinsipnya juga menerima usulan dari dinas pendidikan (Disdik) Klaten. Ada tim untuk menggodok terkait itu,” imbuh Agus.
Agus menambahkan, untuk menjabat sebagai kepala SD ada sejumlah persyaratan. Salah satunya guru minimal dengan golongan ruang III/b. ”Yang diutamakan dan didorong (menjadi kepala sekolah) itu guru penggerak. Tetapi belum tentu guru penggerak langsung bisa menjadi kepala sekolah. Soalnya ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Untuk tiga pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni Syahruna yang sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten. Kini menjabat sebagai Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten.
Sementara pejabat tinggi pratama lainnya Himawan Purnomo menjadi sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Klaten. Himawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten.
Ditambah Pramana Agus Wijanarka yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Klaten kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Klaten. Posisinya menggantikan Syahruna yang geser ke BPBD Klaten.
Bupati Klaten Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh yang dilantik dan diambil sumpah atau janji jabatan sebagai pejabat baru. Dirinya menyampaikan pesan secara khusus kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
”Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), saudara memikul banyak tanggungjawab untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan PNS. Kedua, mentaati sumpah atau janji jabatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya Mulyani. (ren/adi)
Editor : Damianus Bram