RADARSOLO.COM-BPJS Kesehatan Cabang Boyolali bersama Komisi IX DPR RI melakukan sosilisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di halaman Kantor Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Rabu (17/1/2024).
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut juga dihadiri tim dari BPJS Kesehatan Cabang Boyolali serta anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo.
Diketahui Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugasnya di bidang kesehatan.
Sosialisasi itu dilaksanakan untuk memastikan program JKN di Desa Sobayan dan Kecamatan Pedan telah berjalan baik.
Termasuk memberikan pemahaman kepada warga terkait alur mendapatkan pelayanan kesehatan.
Terlebih lagi mendorong warga yang belum menjadi peserta JKN untuk segera mendaftarkan diri.
Melalui sosialisasi itu diharapkan peserta JKN menjadi paham terkait hak dan kewajibannya.
Di sisi lain, acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara BPJS Kesehatan Cabang Boyolali sebagai penyelenggara program JKN dengan masyarakat.
“Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hasil Kkrja sama antara BPJS Kesehatan dengan komisi IX DPR RI. Acara ini untuk lebih mendekatkan diri dengan peserta JKN,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Maya Susanti, Rabu (17/1/2024).
Lebih lanjut, Maya menjelaskan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat semakin paham dari program JKN.
Terutama terkait prosedur dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.
“Kami lebih menekankan pada bagaimana masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jangan sampai ketika sudah sakit parah baru mengakses pelayanan kesehatan,” ujar Maya.
Maya mengungkapkan, melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan bisa memastikan kepesertaan tetap aktif.
Terlebih bagi mereka yang merupakan peserta JKN mandiri untuk membayarkan kewajiban iurannya setiap bulan.
Harapannya ketika jatuh sakit, tidak ada kendala ketika mengakses pelayanan kesehatan.
Maya mengungkapkan, ada sejumlah hal yang ditanyakan oleh masyarakat dalam sosialisasi tersebut.
Mulai dari jenis kepesertaan JKN hingga bagaiamana mengakses pelayanan kesehatan ketika berada di luar kota.
“Ketika peserta melakukan kegiatan di luar daerah dan sakit, bisa mengakses pelayanan kesehatan dimana peserta berada. Maksimal tiga kali kunjungan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Apalagi tinggal lebih lama kali, kami sarankan untuk pindah fasilitas kesehatan (faskes),” papar Maya.
Terkait cakupan kepesertaan JKN di Klaten, Maya menyebut sudah mencapai 98,62 persen dari jumlah penduduk 1.286.711 juta jiwa.
Ada pun yang sudah menjadi peserta JKN terdapat 1.268.953 jiwa. Menyisakan sekira 17.758 jiwa lagi yang terus didorong untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Boyolali menempuh berbagai upaya untuk terus memperluas cakupan kepsertaan JKN di Klaten.
Salah satunya melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Dissos P3APPKB) Klaten, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten.
“Jadi bersama mereka, dari banyak sisi. Jadi dari BPJS Kesehatan sendiri dengan menggulirkan BPJS Keliling yang mendatangi ke sejumlah desa,” terangnya.
“Selain mendekatkan pelayanan, kami juga menerima pendaftaran baru peserta. Termasuk mengajak BUMDes untuk mendaftarkan peserta JKN yang difasilitasi melalui program corporate social responsibility (CSR),” imbuh Maya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat untuk mengecek kesehatannya secara rutin.
Mulai dari cek gula darah, asam urat, tensi, hingga deteksi dini kanker payudara dan serviks. Sekalipun sudah ada jaminan kesehatan, sehingga bisa segera ditindaklanjuti.
“Silakan untuk mengecek kesehatannya masing-masing. Lalu mengikuti apa yang menjadi saran dokter setelah melakukan pemeriksaan itu,” jelas Rahmat Handoyo.
Rahmat Handoyo mendorong agar masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Terutama untuk bisa mengontrol makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Mengingat hal yang dimakan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan.
Rahmat juga mengungkapkan, bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien apabila diharuskan rawat inap tetapi kamar yang sesuai kelas penuh.
Mengingat pasien akan dititipkan di kelas atasnya. Apabila selama tiga hari itu untuk kamar sesuai kelasnya masih penuh maka perlu dirujuk ke rumah sakit lainnya.
“Jadi yang mencarikan dari pihak rumah sakit. Bukan peserta yang mencari,” ungkap dia. (ren/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono