RADARSOLO.COM – Pimpinan dan anggota DPRD Klaten periode 2019-2024 tengah disibukan dengan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda). Mengingat masa jabatan mereka tinggal dua bulan lagi hingga akhir Agustus nanti. Sebelum calon anggota DPRD Klaten terpilih periode 2024-2029 dilantik.
Ada tiga raperda yang tengah menjadi fokus pembahasan oleh DPRD Klaten. Yakni raperda tentang nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, raperda rencana pemabangunan jangka panjang (RPJP) 2025-2045 dan raperda kawasan tanpa rokok.
”Kami akan langsung kebut rapat dengan badan anggaran (Banggar) tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) untuk membahas raperda tentang jawaban pelaksanaan APBD 2023. Kami juga sudah membentuk panitia khusus (pansus) gabungan komisi untuk membahas dua raperda lainnya,” ujar Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (27/6).
Hamenang menjelaskan, gabungan komisi I dan III DPRD Klaten akan membahas raperda RPJP 2025-2045. Pansus tersebut akan langsung dipimpin oleh Hamenang dan Marzuki.
Kemudian untuk pansus gabungan Komisi II dan IV membahas raperda tentang kawasan tanpa rokok. Hamenang pun berharap pembahasan tiga raperda itu bisa selesai sebelum periode jajaran DPRD Klaten berakhir pada 22 Agustus.
”Untuk raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 memang harus selesai. Dikarenakan akan menjadi dasar pembahasan untuk APBD 2025,” ujar Hamenang.
Hamenang mengungkapkan, hal yang menarik terkait dua raperda lainnya. Yakni raperda RPJP 2025-2045 yang menurutnya, harus lebih hati-hati, teliti dan detail dalam pembahasannya. Dikarenakan berkaitan dengan rencana Klaten kedepannya hingga 2045. Harapannya banyak stakeholder yang terlibat.
Sementara itu, terkait raperda kawasan tanpa rokok, Hamenang menyebut bukan berarti pemerintah akan membunuh industri rokok di Kota Bersinar. Melainkan, pemerintah berusaha mengatur kawasan yang sekiranya boleh atau tidak untuk merokok.
”Kami mengejar nota pertanggungjawab terlebih dahulu. Sudah kami jadwalkan tiga dengan banggar dan TPAD. Baru ketika dilempar komisi, pansus juga jalan. Kami targetkan Agustus ini selesai,” ujar Hamenang. (ren/adi)
Editor : Adi Pras