RADARSOLO.COM - Pemerataan sarana prasarana pendidikan selalu didamba masyarakat.
Seperti yang dirasakan warga Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Klaten.
Mereka mendamba adanya SMA negeri di wilayahnya. Tidak adanya SMA negeri, menyulitkan para siswa yang hendak melanjutkan pendidikan dengan sistem zonasi.
Keluhan tersebut disampaikan warga dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Aula Desa Banaran oleh DPRD Klaten, Senin (24/6).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Klaten Sutarna membuka kesempatan kepada warga menyampaikan aspirasinya.
Di samping pembahasan soal perda yang disosialisasikan, muncul permintaan warga tentang SMA negeri di Kecamatan Delanggu.
“Warga Desa Banaran kesusahan mencarikan sekolah anak ke SMA negeri. Soalnya di Kecamatan Delanggu tidak ada SMA negeri. Padahal di Delanggu terdapat 4 SMP negeri,” ujar Agus Wijayanto, 55, warga Banaran, Delanggu kepada radarsolo.com beberapa waktu lalu.
Dengan penerapan sistem zonasi saat ini, membuat warga Delanggu kesulitan melanjutkan ke SMA negeri.
Yang terdekat adalah SMA Negeri 1 Polanharjo dan SMA Negeri 1 Wonosari.
Namun, warga Delanggu yang mendaftar ke sekolah tersebut karena diprioritaskan mereka yang masuk zonasi.
“Kalau dari pengalaman anak saya, dengan rata-rata nilai 8,49, tidak bisa masuk ke SMA N 1 Polanharjo. Baru dua hari sudah terpental dari jurnal. Standarnya sudah tinggi,” ujar Agus.
Berkaca dari pengalaman itu, Agus menyekolahkan anaknya ke SMK negeri. Maka itu, dirinya berharap agar di Delanggu terdapat SMA negeri.
Tidak tersedianya SMA negeri di Delanggu, lanjut Agus, sudah pernah disampaikan ke Pemerintah Kecamatan Delanggu.
Tetapi terkait urusan SMA negeri, merupakan kewenangan Pemprov Jateng.
“Tapi kan ini kebutuhan kami, apalagi ini di Jawa Tengah. Ditambah di Delanggu sudah padat. Kalau sekolah di swasta, kami keberatan dengan biayanya,” terang Agus.
Menyikapi keluhan Agus, Wakil Ketua Komisi III Sutarna menjelaskan, tidak tersedianya SMA negeri di Kecamatan Delanggu sudah pernah dibahas legislator. Bahkan sudah tertata dalam badan anggaran.
“Sudah dipikirkan dan ini baru dicarikan lokasinya. Mungkin tidak lama lagi akan diputuskan. Untuk anggaran, pemerintah juga sudah siap,” kata Sutarna.
Terkait rencana lokasi pembangunan SMA negeri di Delanggu, ada dua pilihan, yakni Desa Banaran atau Desa Bowan.
“Kalau melihat kepadatan penduduk di Delanggu, maka harus ada SMA negeri. Kasihan (kalau tidak ada SMA negeri), maka itu saya suarakan. Harapannya dengan penerapan sistem zonasi dapat mengakomodasi (siswa lulusan SMP di Delanggu),” ujar Sutarna. (ren/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono