RADARSOLO.COM – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bakal menyiapkan kanal pengaduan yang bisa diakses masyarakat secara langsung untuk menyampaikan berbagai hal. Hal itu sebagai upaya merespons cepat keluhan maupun aduan masyarakat.
”Kami terbuka dan kedepan akan membuat portal baru. Ini sedang kami komunikasikan dengan diskominfo dan Bagian Prokopim Setda Klaten,” ujar Bupati Hamenang saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Klaten, Rabu (5/3/2025).
Hamenang mengungkapkan, saat ini masih didiskusikan apakah akan membuat kanal pengaduan baru atau melanjutkan yang lama. Tetapi dia memastikan akan menghadirkan kanal pengaduan dalam pemerintahannya kali ini.
”Kanal pengaduan ini kami hadirkan agar komunikasi dengan masyarakat biar lebih cepat. Kami juga terbuka menerima aduan masyarakat yang datang langsung ke rumah dinas,” ujar Hamenang.
Dari pantauan Radarsolo.com, selama ini Mas Bupati begitu aktif dalam merespon aduan masyarakat lewat media sosial akun instagramnya @hamenang. Seperti saat terjadinya bencana angin lesus di Ceper juga direspon cepat. Meski saat itu dirinya sedang menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Sebelumnya, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto juga siap menjalankan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan lalu. Yakni untuk menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat.
”Ke depan kami akan mempertimbangkan (membuat) kanal khusus seperti hotline atau WhatsApp. Keluhan masyarakat akan kami selesaikan secara maksimal,” ujar Benny.
Lebih lanjut, Benny mengungkapkan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya media sosial miliknya. Harapannya agar hubungan dengan masyarakat tetap terbuka dan responsif terhadap aspirasi yang masuk.
Ketika kepimpinan Sri Mulyani-Yoga Hardaya terdapat kanal pengaduan milik pemkab yang bernama Matur Ibu yang bisa diakses di maturibu.klaten.go.id. Masyarakat bisa menyampaikan laporan maupun aduannya melalui website tersebut.
Setiap aduan akan diterima oleh admin utama dari Dinas Komunikan dan Informatika (Diskominfo) Klaten. Setelah itu, akan diteruskan dan direspons oleh admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu 1 x 24 jam. Begitu juga terkait tindak lanjut dalam penyelesaian aduan dari masyarakat. (ren/adi)
Editor : Adi Pras