RADARSOLO.COM-Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mendukung penuh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan langsung oleh bupati saat menerima audensi BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Senin (26/5/2025).
Turut hadir dalam audensi tersebut Pj Sekda Klaten Jaka Purwanto, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).
Audensi dan silaturahmi itu berlangsung di Rumah Dinas Bupati Klaten.
“Pada momen-momen awal transisi pemerintahan baru ini, saya perlu menjalin sinergi yang kuat dalam berkomunikasi untuk menguatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait program JKN," terang Hamenang.
"Ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena itu juga bagian dari tugas kita bersama,” imbuhnya.
Hamenang menyampaikan dukungannya perihal konsep gotong-royong yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
Mengingat pada prinsipnya seseorang yang terdaftar sebagai peserta JKN serta membayar iuran selama sehat maka secara tidak langsung akan membantu orang sakit lainnya.
“Sistemnya BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Program JKN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Kabupaten Klaten dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai,” papar Hamenang.
Di samping itu, dengan meningkatkan cakupan kepesertaan JKN akan semakin banyak warga Klaten mendapatkan layanan kesehatan yang terkaver oleh BPJS Kesehatan.
Maka itu pihaknya meminta jajarannya untuk memberikan edukasi dan informasi terkait program JKN.
“Termasuk kita-kita yang ada di pemerintah daerah ini mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberikan edukasi dan pastinya menjadi perantara pemerintah untuk masyarakat," jelasnya.
"Karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah kita, termasuk penyebarluasan informasi melalui media elektronik,” lanjut dia.
Pada kesempatan itu, Hamenang menyampaikan harapannya kepada masyarakat Klaten agar segera mendaftar menjadi peserta JKN.
Bagi yang belum terdaftar dan memenuhi persyaratan, Hamenang menegaskan bahwa pemkab siap memfasilitasinya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos dan P3APPKB) Klaten.
“Seluruh masyarakat di Klaten diharapkan terdaftar aktif pada Program JKN. Harapannya masyarakat ini dapat terlindungi dari sisi finansial ketika sakit dan mudah dalam mengakses layanan kesehatan ketika terjadi hal – hal yang kurang diinginkan,” ujar Hamenang.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Deddy Febrianto menuturkan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapill) sampai April 2025, Pemkab Klaten telah berhasil meningkatkan jumlah peserta JKN sebesar 98,88% dan Tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 80,22%.
“Mengacu dari RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan pemerintah pusat, target capaian UHC sebesar 98% dari jumlah penduduk," kata Deddy.
"Sedangkan untuk tingkat keaktifan peserta sebesar 80% dari peserta terdaftar. Masih ada tantangan yang harus dicapai untuk mengejar target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Klaten dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya.
Meski begitu, belum seluruh masyarakat yang terdaftar pada program JKN berstatus aktif. Pihaknya berharap dukungan dari bupati dan jajaran terkait mengenai hal itu.
Di sisi lain yang menjadi fokus pertemuan tersebut terkait peserta segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri yang menunggak.
Sejalan dengan itu, Deddy memperkenalkan salah satu program dari BPJS Kesehatan yakni Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB)
”Salah satu program yang kami hadirkan ada namanya REHAB. Masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk melunasi tunggakannya,” tuturnya.
Selain itu, beberapa program lain dari BPJS Kesehatan juga turut diperkenalkan kepada Bupati Klaten, yaitu program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi).
Program tersebut untuk memetakan masyarakat yang belum terlindungai program JKN. Termasuk menyisir masyarakat rentan seperti mereka yang tidak mampu hingga korban PHK.
”Ada juga Program SRIKANDI, dimana mekanisme pembiayaan peserta JKN melalui skema pengalokasian sharing dana iuran peserta JKN hak perawatan kelas III bersumber dari Pemda dan pihak ketiga seperti badan usaha, BUMdes, dan lain-lain,” tambahnya.
Deddy juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Klaten Hamenang atas dukungan terhadap program JKN.
Terlebih lagi berharap bisa membantu BPJS Kesehatan dalam upaya edukasi dan sosialisasi terkait JKN.
“Non aktifnya peserta yang terjadi di Klaten ini salah satunya disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat terkait Program JKN yang belum merata. Jadi perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat Klaten secara berkelanjutan,” ujar Deddy.
Deddy pun berharap koordinasi dan kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Boyolali dan Pemkab Klaten dapat terus dilaksanakan.
Hal itu guna tercapainya terget Universal Health Coverage (UHC) cakupan dan tingkat keaktifan kepesertaan sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
Harapannya Klaten tetap mendapatkan predikat UHC Non Cut Off. (ren)
Editor : Tri wahyu Cahyono