RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menyiapkan opsi penyelesaian dari tutupnya operasional PD BKK Klaten.
Hal itu setelah adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebagai pemegang saham terbesar yakni 65 persen, sedangkan Pemkab Klaten 35 persen.
Seperti diketahui, tutupnya operasional lembaga keuangan itu terjadi sejak Kamis (19/6/2025).
Hal itu imbas perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional.
”Kemarin itu kebetulan ada rapat dengan pemegang saham yakni pemprov. Intinya kemarin awalnya ada beberapa opsi (penyelesaian). Tapi akhirnya diambil kesimpulan,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten Tomisila Adhitama, Senin (30/6/2025).
Tomisila menjelaskan, pihaknya belum bisa menyelesaikan secara gamblang terkait opsi penyelesaian yang dipilih oleh pemerintah.
Meski begitu, pihaknya menegaskan Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten sebagai pemegang saham siap bertanggungjawab untuk menyelesaikan.
Saat ditanya apakah penutupan operasional PD BKK Klaten imbas dari kredit macet, Tomisila mengungkapkan terdapat permasalahan lama yang menjeratnya. Hingga akhirnya pada 2019 tidak ikut meger dengan PT BKK Jateng.
”Jadi untuk dasar hukumnya tidak kuat sehingga kemarin hanya diperbolehkan untuk operasional secara terbatas. Dalam arti untuk penagihan kredit dan nabung untuk nasabah yang sudah ada saja. Hingga akhirnya kurang maksimal sehingga lama-lama dananya ya habis untuk operasional,” ujar Tomisila.
Tomisila menegaskan, pemerintah bertanggungjawab terhadap seluruh hak nasabah PD BKK Klaten. Terlebih lagi sudah ada kesimpulan dari opsi penyelesaian dari permasalahan tersebut.
”Nanti menunggu kepastian lebih lanjut. Karena masih ada pembicaraan dengan lembaga yang lain. Nanti mudah-mudahan bisa segera secepatnya untuk diselesaikan,” ujar Tomisila.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten M. Nasir meminta kepada seluruh nasabah untuk tetap tenang dan bersabar. Terlebih lagi Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten siap bertanggungjawab.
”Selama ini sudah ada beberapa nasabah yang datang ke Bagian Perekonomian Setda Klaten. Kemarin beberapa orang yang datang saya kumpulkan juga saya sampaikan. Informasi apa pun akan kami sampaikan lewat kantor-kantor,” ujar Nasir. (ren/adi)
Editor : Adi Pras