RADARSOLO.COM-DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna pada Kamis (3/7/2025) dengan agenda tunggal di Gedung Paripurna DPRD Klaten.
Yakni penyampaian tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.
Rapat paripurna itu langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko. Dihadiri oleh seluruh anggota dewan serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Begitu juga perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten.
Pada kesempatan itu, Bupati Hamenang menyerahkan langsung dokumen raperda RAPBD Perubahan 2025 kepada Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan oleh DPRD Klaten.
“Nantinya akan ditindaklanjuti dengan komisi terkait. Dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk bisa diselesaikan dan segera disepakati," ujar Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Kamis (3/7/2025).
"Paling dalam dua minggu sudah ditetapkan. Dikarenakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta percepatan agar pembangunan bisa menyesuaikan,” imbuhnya.
Edy menyebut, untuk raperda RAPBD perubahan 2025 akan disampaikan di masing-masing komisi untuk dicermati.
Kemudian Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dalam menyusun rancangan anggaran perubahan harus sesuai dengan tema yang ditetapkan.
“Sudah disampaikan oleh bupati jika ada kebijakan dari pusat terkait efisiensi serta perkembangan terkini aspirasi dari masyarakat. Tetapi tidak lepas dari tema yang telah disepakati yakni peningkatan kemandirian daerah dan juga daya saing ekonomi,” ujar Edy.
Baca Juga: DPRD Klaten Setujui dan Tanda Tangani Nota Kesepakatan Bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD 2025
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, hal yang juga perlu diperkuat dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan Infrastruktur.
Salah satu contohnya untuk penguatan dalam pengelolaan sampah yang harus segera ditindaklanjuti.
“Tapi pada garis besarnya yang menjadi prioritas yakni sesuai visi-misi bupati-wakil bupati yang harus sudah dimulai sejak APBD perubahan 2025. Menyesuaikan visi-misi bupati-wakil bupati yang baru. Apalagi dalam ranwal RPJMD juga sudah disepakati,” ujar Edy.
Dalam APBD perubahan kali ini, DPRD mendorong pemkab untuk memfokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Mengingat angka kemiskinan di Kota Bersinar masih sekira 12 persen sehingga perlu jadi prioritas, disamping infrastruktur.
“Prioritas-prioritasnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan terkait peningkatan kemandirian daerah dan daya saing ekonomi. Termasuk yang sudah disampaikan anggaran untuk mendukung pro investasi di Klaten itu apa,” ujar Edy.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan adanya dinamika global dan nasional.
Serta perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan APBD 2025 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asusmsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
“Rancangan perubahan APBD Klaten 2025 disusun dan diarahkan untuk penyesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemenuhan prioritas belanja tertentu yang berdampak pada peningkatan perekonomian,” ujar Hamenang.
Berdasarkan data yang diterima radarsolo.com, pada RAPBD perubahan 2025 untuk pendapatan daerah direncanakan Rp 2,8 triliun.
Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,1 triliun.
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah pada RAPBD perubahan 2025 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 287,2 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6 miliar. (ren)
Editor : Tri wahyu Cahyono