RADARSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendapa Pemkab Klaten pada Jumat (26/9/2025) siang.
Mengingat saat ini sudah ada 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Di sisi lain, rapat evaluasi itu dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan massal seusai menyantap menu MBG yang dibagikan.
Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Hingga saat ini tidak ditemukan kasus keracunan di Klaten.
"Beberapa kasus di Indonesia terkait keracunan itu tentunya menjadi perhatian bersama sehingga kita harus ada tindakan yang preventif. Agar kemudian tidak terjadi itu (keracunan massal)," ujar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat ditemui seusai memimpin rapat di Pendapa Pemkab Klaten.
Lebih lanjut, Hamenang menekankan yang pertama, yakni ahli gizi menjadi peran yang sangat sentral.
Untuk memastikan bahan yang masuk hingga pengolahan di dapur MBG dipastikan keamanan makanannya. Termasuk saat mendistribusikan ke masing-masing sekolah.
"Barangkali proses masaknya sudah benar, kemudian pengemasannya juga sudah benar. Tapi karena terlalu lada saat mau mendistribusikan, ternyata sudah basi. Maka itu untuk satgas sudah ditunjuk dan melaksanakan tugas dalam rangka membantu SPPG agar beroperasi dengan baik," ujar Hamenang.
Surat Keputusan (SK) pembentukan satgas yang berisikan instansi terkait tersebut sudah terbentuk.
Kini tinggal membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pergerakan dari satgas itu dalam mengawal beroperasinya SPPG tersebut.
"Sesekali kita akan sidak juga ke SPPG. Tentunya yang namanya sidak tidak akan berkomunikasi, kita akan datang mendadak ke beberapa SPPG yang ada di Kabupaten Klaten," ujar Hamenang.
Di sisi lain, Hamenang mendorong setiap SPPG yang beroperasi di Klaten memiliki media sosial seperti Instagram maupun Tiktok.
Fungsinya untuk menginformasikan terkait menu yang dibagikan ke satuan pendidikan pada saat itu. Begitu juga menampilkan takaran gizinya.
Ia mengungkapkan, penyebarluasan informasi melalui media sosial itu bagian dari transparansi.
Maka itu masyarakat juga bisa ikut serta dalam mengontrol SPPG. Guna memastikan apakah menu yang disajikan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
"Sekaligus barangkali juga ada anak yang kadang usil memotret menu MBG tapi yang dilihatkan hanya tempenya saja. Padahal ada ayamnya juga pada menu itu. Harapannya kalau ada transparansi, semua Insya Allah aman," ujar Hamenang.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Klaten Yoga Angga Pratama menjelaskan 24 SPPG itu telah beroperasi dengan tersebar di sejumlah kecamatan di Klaten.
"Untuk jumlah penerima manfaat terdapat 77.173 orang. Tetapi setiap minggunya untuk jumlahnya selalu bertambah. Mengingat setiap minggunya untuk jumlah SPPG juga selalu bertambah," ujar Yoga.(ren)
Editor : Nur Pramudito