RADARSOLO.COM – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meluncurkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) di Pendapa Pemkab Klaten pada Senin (6/10/2025).
Hal itu sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemkab Klaten.
”Sebenarnya aplikasi e-SAKIP ini memang sudah ada dari dulu, tapi sifatnya masih semi manual. Jadi hanya mengunggah saja. Tapi dengan adanya aplikasi ini sudah terintegrasi dan sudah menyesuaikan dengan template-nya MenPAN RB sehingga semuanya sudah digital,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Klaten Rina Nugroho Wahyuning Dewi, A.P.
Rina menjelaskan, melalui e-SAKIP yang berbasis website, memuat dari perencanaan hingga pelaporan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu platform.Bahkan dari bupati, wakil bupati dan perangkat daerah lainnya.
”Kalau bupati bisa melihat semua perangkat daerah, tetapi kalau yang perangkat daerah hanya bisa melihat punyanya sendiri. Untuk melihat sudah sesuai belum, itu masuk ke aplikasi ini ada password-nya,” ujar Rina.
Rina mengungkapkan, aplikasi e-SAKIP merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui aplikasi tersebut diharapkan antara perencanaan, pelaksanaan dan anggarannya.
”Anggarannya kan harus semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Akan kelihatan mana perangkat daerah yang sudah sesuai atau belum. Maka itu, keberadaannya juga menjadi bagian dari monitoring. Terkait ini, selain dinilai Menpan RB juga ada penilaian dari Inspektorat,” ujar Rina.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan peluncuran aplikasi e-SAKIP itu dalam rangka agar ke depan perjalanan Pemkab Klaten semakin akuntabel.
Hingga mampu mencapai tujuan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bersinar.
”Melalui peluncuran aplikasi ini, perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan bisa kami monitor secara langsung bersama mas wakil di dashboard. Manakala misalnya di prosesnya ada trouble bisa segara mitigasi. Harapannya dalam menggunakan APBD bisa lebih akuntabel dan efisien,” ujar Hamenang.
Terkait pelaporan, Pemkab Klaten meraih terbaik nomor dua untuk tingkat nasional dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Hanya saja untuk dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya belum sebaik pelaporan sehingga perlu ditingkatkan.
”Harapan kita bersama baik dari perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan sampai pelaporan bisa sama. Jadi ketika juara nasional yang juara semuanya baik perencanaan sampai pelaksanaan,” ujar Hamenang. (ren/adi)
Editor : Adi Pras