RADARSOLO.COM – DPRD Klaten menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2026 pada Senin (6/10/2025).
Rapat paripurna itu langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo.
Rapat paripurna itu juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto dan perwakilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten.
Fraksi Golkar menjadi salah satu yang menyampaikan pandangan umum terkait RAPBD 2026 dalam rapat paripurna tersebut. Disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Golkar yakni Triyono.
”Terkait pendapatan daerah 2025, Klaten sudah cukup baik dalam berkoordinasi antara bupati, DPRD dan jajaran Forkopimda. Tetapi ada beberapa hal yang harus dibenahi antar lembaga terkait target pendapatan daerah 2026 agar dapat tercapai. Proyeksi target direncanakan Rp 2,6 triliun,” ujar Triyono.
Dia mengungkapkan, pendapatan daerah itu bersumber dari pendapat asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.
Tetapi setelah dicermati bahwa pendapatan terbesar masih bersumber dari pendapatan transfer.
”Sedangkan kondisi pendapatan transfer pusat ke daerah saat ini mengalami tren penurunan sekira 24,7 persen. Maka Fraksi Golkar menilai secara otomatis akan mempengaruhi adanya penurunan belanja daerah. Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi PAD untuk mengimbangi turunnya tranfer ke daerah,” ujar Triyono.
Selain mendorong peningkatan PAD, juga diperlukan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Melalui pemotongan belanja hibah, belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas.
Sementara itu, dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan pandangan umum terkait RAPBD 2026. Disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra yakni Suyatmi.
”Kami harap pola RAPBD 2026 ini tidak jauh dari pola APBN 2025 dengan prioritas utama pada kedaulatan pangan, energi, kedaulatan ekonomi rakyat terutama UMKM serta memperkuat ekonomi lokal,” ujar Suyatmi.
Diketahui pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,6 triliun dan untuk belanja sebesar Rp 2,8 triliun sehingga menimbulkan difisit sekira 9,5 persen. Fraksi Gerindra menegaskan pembiayaan melalui utang bukanlah pilihan utama. Dikarenakan dapat menimbulkan beban jangka panjang.
”Sebaliknya strategi yang lebih tepat adalah efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan,” tambah Suyatmi.
Juru Bicara Fraksi PKS Agus Triwibowo dalam penyampaian pandangan umum terkait RAPBD 2026 menambahkan, RAPBD 2026 masih minim implemntasi dari 10 program prioritas yang dicanangkan bupati Klaten dan wakil bupati Klaten.
”Hal ini akan berakibat kurang efektifnya perjalanan program pembangunan di Klaten. Dikarenakan 2026 adalah tahun pertama dalam kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru. Ini berarti bahwa masa untuk merealisasi visi-misi bupati dan wabup berkurang satu tahun. Padahal ada beberapa program yang sulit teralisasi jika tidak direalisasikan sejah tahun pertama,” ujar Agus.
Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo mengungkapkan setelah disampaikan pandangan umum fraksi tersebut akan dilaksanakan rapat paripurna selanjutnya. Agendanya yakni penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2026. (ren/adi)
Editor : Adi Pras