RADARSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2027.
Acara yang berlangsung di Pendapa Pemkab Klaten pada Rabu (21/01/2026) tersebut mengusung tema besar Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur.
Kegiatan tersebut menjadi wadah partisipasi strategis bagi sekira 250 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, non-pemerintah, dunia usaha hingga instansi vertikal. Kehadiran mereka untuk memberikan masukan demi penyempurnaan perencanaan daerah.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam arahannya menekankan bahwa tahun 2027 merupakan momentum krusial untuk melakukan lompatan besar (akselerasi) terhadap program-program yang telah berjalan di tahun sebelumnya.
"Fokus 2027 adalah akselerasi. Program di 2025 dan 2026 harus kita genjot di 2027 agar menjadi bridging (jembatan) menuju Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan," ujar Hamenang.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan Bupati Hamenang yakni penurunan kemiskinan sebesar 1,04 persen sehingga menjadi. Kemudian menargetkan pencapaian satu digit dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM untuk mempersiapakan generasi muda menuju Indonesia Emas. Salah satu upayanya dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri seperti ke Jepang maupun Jerman.
"Tapi tetap memastikan infrastruktur dasar dengan memastikan perbaikan jalan, saluran irigasi serta normalisasi sungai dan gorong-gorong yang belum tuntas di Klaten. Termasuk penguatan sektor pariwisata, UMKM dan pertanian sebagai penopang ekonomi daerah," ujar Hamenang.
Sementara itu, dalam menyikapi tantangan penurunan dana transfer pusat (DAU/DAK), Bupati Hamenang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
"Kita dorong kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar program kementerian tetap masuk ke Klaten. Selain itu, kami mengoneksikan program Baznas serta mengaktifkan Forum CSR agar program mereka selaras dengan kebutuhan pembangunan Pemda," tambahnya.
Kepala Bapperida Klaten Pandu Wirabangsa menjelaskan bahwa FKP RKPD 2027 tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi serta menjamin transparansi publik.
"Kami ingin memastikan dokumen perencanaan berkualitas melalui prinsip partisipatif. Selain diskusi langsung, kami juga menyediakan kanal masukan secara online melalui tautan (link) khusus bagi stakeholder yang memiliki keterbatasan waktu di lokasi," papar Pandu.
Forum konsultasi publik tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yakni Pj Sekretaris Daerah Klaten Jaka Purwanto yang memaparkan Rancangan RKPD 2027.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo yang menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun 2027.
Begitu juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten Fadzar Indriawan yang mengulas kebijakan umum keuangan dan proyeksi postur anggaran daerah.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan forum sebagai syarat formal tahapan perencanaan daerah. Disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda dan tamu undangan. (ren/adi)
Editor : Adi Pras