RADARSOLO.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warganya kembali menuai apresiasi nasional.
Klaten resmi menerima Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, dalam ajang yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan UHC Awards 2026 tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemkab Klaten memastikan hampir seluruh penduduknya terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga awal 2026, cakupan kepesertaan JKN di Klaten telah menembus 99,35 persen dari total jumlah penduduk.
Dengan capaian tersebut, Klaten menjadi bagian dari 397 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat UHC.
Yakni kondisi di mana masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.
Ia menambahkan, peran kepala daerah menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan aktif, terutama melalui dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran.
“Sejalan dengan agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai indikator penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” lanjutnya.
Ghufron menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian SDGs 3.8, dengan target mencakup seluruh penduduk pada 2030.
Untuk mendukung kemudahan akses layanan, BPJS Kesehatan juga terus melakukan transformasi digital.
Sejumlah inovasi diperkenalkan, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, hingga fitur i-Care JKN.
“Peserta JKN dapat memanfaatkan antrean online di fasilitas kesehatan kapan pun dan di mana pun,” jelas Ghufron.
Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.
Fitur ini memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, Program JKN berperan sebagai benteng sosial agar masyarakat tidak jatuh miskin akibat tingginya biaya pengobatan.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Masyarakat yang sehat akan melahirkan bangsa yang makmur, sejahtera, dan unggul,” tuturnya.
Cak Imin juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga konsistensi kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun," kata Cak Imin.
Selain memperluas cakupan, lanjut dia, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat program JKN benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tingkat daerah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Deddy Febrianto mengungkapkan, selain cakupan yang hampir menyeluruh, tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Klaten juga tergolong tinggi, yakni mencapai 83,01 persen.
“Capaian UHC sangat penting, terutama bagi masyarakat yang dalam kondisi mendesak membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan skema pendaftaran langsung aktif atau non cut off, masyarakat bisa segera mendapatkan jaminan layanan kesehatan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah,” jelas Deddy.
Ia turut mengapresiasi konsistensi Pemkab Klaten dalam mengalokasikan anggaran demi menjamin perlindungan kesehatan warganya.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Klaten atas sinergi yang terus terjaga dalam memperkuat prinsip gotong royong demi keberlanjutan Program JKN serta peningkatan mutu layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan setara,” pungkasnya. (ren/ria)
Editor : Syahaamah Fikria