RADARSOLO.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten terus menggenjot cakupan identitas kependudukan digital (IKD) bagi warganya.
Hal ini dilakukan menyusul rencana pemerintah pusat yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik seperti perbankan dan bantuan sosial ke dalam sistem IKD.
Kepala Disdukcapil Klaten Amin Mustofa mengungkapkan, meski infrastruktur pelayanan sudah siap, tetapi antusiasme masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD masih rendah.
Berdasarkan data terbaru dari disdukcapil, dari total 1.008.164 jiwa wajib KTP di Klaten, sebanyak 1.000.212 orang telah melakukan rekam data elektronik.
Namun, warga yang melakukan aktivasi IKD baru menyentuh angka 71.260 orang atau sekitar 7,12 persen.
”Capaian kita masih tergolong rendah, baru di kisaran 7 persen. Target dari pusat itu minimal 30 persen dari yang sudah rekam KTP. Kendalanya saat ini masyarakat merasa belum membutuhkan karena instansi pengguna seperti bank atau polres belum semua mewajibkan itu. Baru bisa dipakai di bandara atau stasiun,” ujar Amin kepada Radarsolo.com, beberapa waktu lalu.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Disdukcapil Klaten menerapkan kebijakan satu paket layanan.
Hal itu menjadikan setiap warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di kantor dinas diwajibkan sekaligus melakukan aktivitas IKD.
”Setiap orang yang mohon pelayanan di disdukcapil harus membuat IKD. Langsung kita arahkan ke ruangan khusus. Setiap hari ada sekitar 75-100 orang yang melakukan aktivasi,” tambah Amin.
Selain di kantor dinas, Amin menjelaskan akses aktivasi sudah tersebar luas di wilayah Klaten, sehingga masyarakat tidak perlu ke Kantor Disdukcapil Klaten.
Seperti layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) terdapat petugas yang siap membantu masyarakat melakukan aktivasi IKD.
”Kami juga mendorong para camat untuk lebih progresif mensosialisasikan IKD. Apalagi sebagian operator desa juga sudah diberi akses untuk membantu warga,” ujar Amin.
Di balik kemudahan digitalisasi, Amin mewanti-wanti masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi kejahatan siber.
Ia mengungkapkan bahwa banyak oknum mulai memanfaatkan isu aktivasi IKD untuk melakukan penipuan dan peretasan data.
”Hati-hati, penipuan lewat IKD itu banyak. Bahkan ada yang memakai foto profil WhatsApp menggunakan seragam Korpri untuk meyakinkan korban. Kalau masyarakat tidak waspada, data bisa diretas. Pastikan aktivasi dilakukan di jalur resmi yang sudah disediakan pemerintah,” tegasnya.
Amin mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD selagi antrean masih normal.
Ia khawatir jika masyarakat baru bergerak saat layanan perbankan atau bantuan sosial resmi diwajibkan pada tahun ini, akan terjadi lonjakan antrean yang luar biasa.
”Syaratnya sangat mudah, cukup punya HP, tahu NIK dan Nomor KK, serta memiliki email aktif. Nanti petugas kami akan memandu prosesnya sampai beres,” tandasnya. (ren/adi)
Editor : Adi Pras