RADARSOLO.COM-Pemkab Klaten menyadari jika hanya mengandalkan APBD semata, tidak akan cukup untuk menuntaskan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Mengingat sampai saat ini masih menyisakan sekira 7.000 unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten Muh. Anwar Shodiq mengungkapkan, pihaknya terus membuka pintu bagi keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut membantu dalam rehab RTLH.
Ia menyebut, meski alokasi APBD Murni 2026 menyasar bantuan rehab RTLH sebanyak 250 unit, tetapi kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Forum CSR tetap diharapkan.
"Kami tidak menutup kemungkinan bagi CSR untuk ikut berperan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Jateng, Bank Klaten hingga PDAM kami harapkan bantuannya,” ujar Shodiq saat ditemui radarsolo.jawapos.com di wilayah Kecamatan Prambanan beberapa waktu lalu.
Diakui Shodiq, untuk menuntaskan 7.000 unit RTLH menjadi tantangan tersendiri.
Tapi dirinya optimistis, dengan berkolaborasi lewat program CSR dari sejumlah perusahaan dapat memperluas cakupan penerima bantuan rehab RTLH.
Berkaca pada keberhasilan tahun 2025, meski secara hitungan APBD Murni dan Perubahan hanya diprediksi mampu merehab 352 unit RTLH, tapi hasilnya melebihi ekspektsi.
Berkat sinergi dengan Baznas, Pemprov Jatengm pemerintah pusat dan bantuan CSR, RTLH yang diperbaiki bisa mencapai 1.193 unit.
Shodiq mengapresiasi pihak swasta yang memberikan stimulan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan bantuan standar pemerintah.
Seperti yang dilakukan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko atau disebut InJourney Destination Management (IDM) hingga Rp 60 juta per rumah pada awal tahun ini.
"Beberapa perusahaan memberikan hingga Rp60 juta per rumah. Ini luar biasa karena masyarakat yang dibantu tidak lagi terbebani untuk mencari biaya tambahan. Hasilnya jauh lebih bagus," tambahnya.
Melalui keterlibatan aktif semua pihak secara simultan dan terpadu, Shodiq optimistis dalam lima tahun ke depan, angka 7.000 unit RTLH di Klaten akan menyusut secara signifikan.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menekankan, kedepannya, Forum CSR tidak boleh hanya menjadi ajang seremoni laporan tahunan perusahaan.
Ia ingin program sosial perusahaan dikoneksikan langsung dengan program prioritas pemerintah daerah.
"Forum CSR ini harus kita koneksikan. Silakan perusahaan menjadi eksekutornya, namun harus sesuai dengan program prioritas kita. Seperti penanganan kemiskinan, stunting, hingga RTLH. Dengan begitu, pengurangannya jelas dan terukur setiap tahunnya," beber Hamenang.
Salah satu alasan utama perlunya integrasi data antara Pemkab dan Forum CSR adalah untuk menghindari adanya bantuan ganda pada sasaran yang sama.
Hamenang menginginkan agar pendistribusian bantuan lebih merata di seluruh wilayah Klaten.
"Datanya harus jelas agar tidak terjadi overlapping. Jangan sampai satu titik sudah disentuh Pemda, tapi juga disentuh CSR. Sementara ada warga lain yang membutuhkan malah belum tersentuh sama sekali," ujarnya. (ren)
Editor : Tri wahyu Cahyono