RADARSOLO.COM- Mal Pelayanan Publik (MPP) Klaten dipadati warga yang hendak mengurus reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), Kamis (12/2/2026).
Mayoritas warga mengaku kaget karena kartu yang biasa mereka gunakan untuk berobat rutin, tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Nur Anitawati, 52, warga Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan harus datang tiga kali ke MPP demi mengaktifkan kembali kartu miliknya dan keluarga.
Sebagai pengidap diabetes yang tergabung dalam grup Prolanis, keberadaan BPJS sangat vital baginya untuk kontrol rutin setiap bulan.
"Saya itu malah tahu dari grup (WhatsApp) Prolanis, diberitahu sama dokter. Terus teman saya telepon, 'Bu, nggonanmu ora aktif loh' (Bu, punyamu tidak aktif lho). Saya lihat, oh iya. Padahal sangat penting sekali, kesehatan kan mahal harganya," ujar Ani saat ditemui radarsolo.com di MPP Klaten.
Ani menceritakan perjuangannya mendapatkan nomor antrean yang selalu habis karena kuota yang terbatas. Hal itu yang membuatnya harus bolak-balik sebanyak tiga kali dari Prambanan ke MPP.
"Pertama datang saya antrean 150 (Nomor urut antrean) sudah penuh jam 08.00. Terus datang lagi jam 07.30 sudah habis 160 (Nomor urut antrean). Ini berarti hari ini yang ketiga," tambahnya.
Kekhawatiran akan mahalnya biaya berobat mandiri menjadi alasan utama warga rela antre berjam-jam. Ani menceritakan sempat membayar biaya pemeriksaan di Puskesmas Prambanan karena kartunya sempat mati.
"Pas nonaktif kemarin baru sempat bayar di Puskesmas, cuma Rp24.000. Harapannya ya ini tidak terulang lagi, bisa digunakan untuk selamanya," ujar Ani.
Meski kini status kepesertaannya sudah aktif, ia masih harus berurusan dengan Disdukcapil karena kendala NIK anaknya.
Hal senada dirasakan oleh Abdul Rahman Wirawan, 42 atau akrab disapa Iwan, warga Jatinom. Ia baru mengetahui kartu BPJS istrinya nonaktif saat hendak memeriksakan kesehatan.
Iwan harus mengurus surat keterangan dari RT/RW, kelurahan, hingga Puskesmas sebelum akhirnya menuju MPP Klaten.
"Kemarin saya datang Senin (9/2/2026), baru dapat antrean hari ini. Tadi saya ambil antrean jam 07.00 pagi. Kalau prosesnya sebenarnya cepat, cuma antrinya yang lama," ungkap Iwan
Iwan berharap proses reaktivasi ke depan bisa lebih dipermudah. Terutama bagi warga yang memiliki riwayat medis darurat.
"Harapannya ya mungkin untuk mereka yang terdaftar di KIS (Kartu Indonesia Sehat) bisa dipermudah. Terutama orang sakit dan benar-benar membutuhkan, kalau bisa cukup dengan kondisi medis sudah bisa langsung aktif tanpa perlu ke MPP begini," harapnya.
Kekhawatiran akan mahalnya biaya berobat mandiri menjadi alasan utama warga rela antre berjam-jam.
Nur Anitawati menceritakan sempat membayar biaya pemeriksaan di Puskesmas Prambanan karena kartu BPJS-nya nonaktif.
"Pas nonaktif kemarin baru sempat bayar di Puskesmas, cuma Rp24ribu. Harapannya ya ini tidak terulang lagi, bisa digunakan untuk selamanya. Sangat membantu ini (program yang dikelola BPJS)," tutup Ani.
Hingga saat ini, layanan reaktivasi BPJS di konter Dinas Kesehatan (Dinkes) MPP Klaten masih terus diserbu warga.
Petugas pun berupaya menambah kuota harian guna mengakomodasi tingginya permohonan reaktivasi dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten Anggit Budiarto mengungkapkan, pihaknya memprioritaskan warga dengan kondisi medis tertentu untuk segera diaktifkan kembali status kepesertaannya.
"Kami memprioritaskan layanan reaktivasi kepada peserta yang mengidap penyakit kronis, sedang menjalani perawatan atau penyakit katastrofik lainnya. Sepanjang mereka masuk dalam kriteria Desil 1 sampai 5, akan segera kita aktifkan kembali melalui pengusulan," beber Anggit.
Seperti diketahui, Sebanyak 52.376 warga Kabupaten Klaten dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) per 1 Februari 2026. (ren)
Editor : Tri wahyu Cahyono