RADARSOLO.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjatuhkan sanksi suspend atau pemberhentian operasional sementara terhadap lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Klaten.
Langkah tegas tersebut diambil menyusul adanya sejumlah temuan fatal di lapangan.
Mulai dari kasus keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan SPPG hingga infrastruktur dapur yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).
Baca Juga: Desa Pranan Sukoharjo Kembangkan Wisata Edukasi: Integrasikan Kandang Komunal dan Kebun KWT 16 RT
Keputusan tersebut terungkap dalam rapat evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Pendapa Pemkab Klaten beberapa waktu lalu.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Klaten Yoga Angga Pratama merinci bahwa dari lima unit yang operasionalnya diberhentikan sementara, empat di antaranya terkait dengan kejadian menonjol berupa kasus keracunan makanan pada siswa.
Salah satunya SPPG Sorogaten yang membuat ratusan siswa dan guru SMP Negeri 1 Tulung sempat mengalami mual hingga diare.
Sementara itu, satu unit lainnya, yakni SPPG Ponggok, dihentikan karena permasalahan kualitas menu dan infrastruktur.
"Untuk SPPG Ponggok, selain masalah menu yang dikeluhkan sekolah, hasil pengecekan kami menunjukkan adanya masalah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Saluran pembuangannya tidak sesuai Juknis BGN sehingga air membludak. Ini harus diperbaiki dulu karena bisa menimbulkan masalah baru," ujar Yoga.
Kelima SPPG tersebut hanya diperbolehkan beroperasi kembali jika sudah memenuhi persyaratan dan perbaikan yang diminta oleh BGN. Kedepannya, BGN berkomitmen untuk memperketat pengawasan.
"Kami akan memperketat kembali penerapan SOP standar dalam pengelolaan MBG di tiap-tiap SPPG. Sidak akan rutin dilakukan untuk memastikan kepala SPPG dan mitra benar-benar menjaga standar yang ada," tambah Yoga.
Saat ini, dari total 130 SPPG yang ada di Klaten, sebanyak 125 unit tetap beroperasi melayani 237.000 penerima manfaat.
Program tersebut juga telah menyerap tenaga kerja yang cukup besar, yakni sekitar 5.400 orang.
“Untuk saat ini masih ada 58 SPPG yang sedang dalam tahap persiapan pembangunan. Sedangkan 13 SPPG lainnya yang tinggal melengkapi administrasi akun virtual dan kekurangan teknis kecil sebelum siap beroperasi penuh,” tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengungkapkan rasa kekecewaannya dalam rapat evaluasi terhadap sejumlah temuan teknis yang dinilai sangat berisiko. Ditemukan adanya fasilitas yang jauh dari kata layak.
"Penyebabnya adalah SOP yang tidak dijalankan. Jika semua taat aturan, risiko keracunan bisa diminimalisir. Sekarang aturannya lebih keras, salah sedikit bisa langsung ditutup," tambahnya.
Diharapkan melalui evaluasi tersebut bisa meminimalkan potensi human error dan memastikan keamanan pangan bagi anak-anak di Klaten. (ren)
Editor : Tri Wahyu Cahyono