RADARSOLO.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus berkomitmen mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH).
Hal itu dilakukan dengan menggelontorkan bantuan rehab senilai Rp 3,7 miliar untuk 250 unit rumah di Klaten.
Penyerahan secara simbolis bantuan rehab RTLH dilakukan pada Selasa (26/5/2026) oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Gedung Sunan Pandanaran (RSPD) Kabupaten Klaten.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten Muh. Anwar Shodiq mengungkapkan bahwa tantangan penataan hunian di Klaten masih cukup besar.
Berdasarkan hasil pendataan riil hingga akhir tahun 2025, jumlah RTLH di Kabupaten Klaten tercatat masih 6.364 unit.
Oleh karena itu, penanganan RTLH selama ini dilakukan secara simultan dan kolaboratif.
Pemkab Klaten tidak berjalan sendiri, melainkan merangkul pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Baznas dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pada tahun ini, Pemkab Klaten melalui Disperakim mengalokasikan bantuan RTLH untuk 250 unit rumah yang tersebar di 99 desa pada 26 kecamatan,” jelas Anwar Shodiq.
Shodiq merinci, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh bantuan stimulan senilai Rp 15 juta.
Dana tersebut dialokasikan secara spesifik sebesar Rp 12,5 juta untuk pembelian material bangunan.
Sedangkan Rp 2,35 juta untuk upah pekerja (tukang) dan Rp 150 ribu guna biaya operasional pelaksanaan.
Maka itu, total anggaran yang digelontorkan melalui APBD murni Kabupaten Klaten mencapai lebih dari Rp 3,7 miliar.
Pihak Disperakim berharap seluruh penerima manfaat bisa segera memulai proses perbaikan fisik rumah mereka.
Harapannya, hasil renovasi dapat secepatnya dirasakan sehingga masyarakat memiliki tempat tinggal yang jauh lebih sehat dan layak.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kalau berbicara kebutuhan dasar, tentu ada sandang, pangan, dan papan. Kita berkumpul dalam rangka ikhtiar bersama menyelesaikan persoalan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Hamenang.
Menurut Bupati, kelayakan sebuah rumah tinggal berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
Rumah yang nyaman akan menumbuhkan ketenteraman, kenyamanan serta memantik semangat bekerja guna mendongkrak kesejahteraan keluarga.
Hamenang memaparkan bahwa lewat kerja sama lintas sektor, Kabupaten Klaten rata-rata mampu mengintervensi sekitar 1.000 unit RTLH setiap tahunnya.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan rehab RTLH yang anggarannya bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN pusat hingga Forum CSR Kabupaten Klaten.
Kendati demikian, Bupati mengakui bahwa nominal Rp 15 juta per unit saat ini masih menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Ia berharap kapasitas fiskal Kabupaten Klaten dapat terus meningkat di masa mendatang.
“Harapan kami sebenarnya setiap rumah bisa mendapatkan bantuan lebih dari Rp 15 juta. Namun karena kemampuan anggaran masih terbatas, saat ini baru bisa diintervensi sebesar itu. Mohon doa agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten terus meningkat sehingga program untuk masyarakat bisa semakin optimal,” Hamenang.(ren)
Editor : Nur Pramudito