RADARSOLO.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah.
Pemkab Klaten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menggenapi keberhasilan Pemkab Klaten dalam mempertahankan predikat WTP selama delapan kali berturut-turut sejak tahun 2018.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten tersebut dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah di Kantor BPK Jawa Tengah pada Kamis (11/6/2026).
Dokumen LHP diserahkan secara resmi dan diterima langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Atas raihan tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas capaian prestisius tersebut.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih tersebut merupakan buah dari kerja keras.
Di sisi lain, pencapaian tersebut merupakan dedikasi serta kolaborasi yang solid dari seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Klaten.
Terutama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari BPK. Alhamdulillah, Klaten kembali mendapatkan opini WTP. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran rekan-rekan di pemerintah daerah,” tutur Hamenang.
Lebih lanjut, Hamenang menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini tidak sekadar menjadi indikator formal atas tertib administrasi dan akuntansi keuangan semata.
Menurutnya, predikat tersebut harus menjadi motor penggerak dan motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Klaten.
Terutama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program kerja yang tepat sasaran serta berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.
“Tentu ini pencapaian yang luar biasa dan menjadi bukti bahwasanya kinerja kita semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Harapannya, kita tidak hanya sekadar mengejar dan mendapatkan opini WTP, tetapi bagaimana implementasinya agar pengelolaan keuangan daerah kita semakin akuntabel,” ujar Hamenang.
Diharapkan anggaran yang ada semakin bisa dikonversikan menjadi program sekaligus solusi nyata bagi berbagai persoalan warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
Dalam kesempatan tersebut, Hamenang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pemeriksa BPK RI atas bimbingan, pendampingan serta evaluasi objektif yang dilakukan selama proses audit berlangsung.
Ia berharap, catatan dan rekomendasi dari BPK dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran perangkat daerah.
Untuk terus menjaga serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.
“Sekali lagi, terima kasih kepada BPK atas opini WTP yang diberikan. Semoga ke depan, tata kelola keuangan di Kabupaten Klaten menjadi semakin lebih baik, bersih dan mampu membawa masyarakat Klaten menuju kesejahteraan,” pungkas Hamenang.(ren)
Editor : Nur Pramudito