RADARSOLO.COM-Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Klaten resmi dimulai.
Momentum itu ditandai dengan acara Pencanangan Pelaksanaan SE 2026 yang digelar di Pendapa Pemerintah Kabupaten Klaten pada Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan berupa pendataan lengkap lapangan secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door).
Sensus tahun 2026 ini merupakan pergelaran yang kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 lalu.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten Cahyo Kristiono menegaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian, termasuk di Kabupaten Klaten.
"Hasil dari Sensus Ekonomi nanti akan menjadi dasar penting di dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Cahyo.
Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan, rangkaian SE 2026 telah dimulai sejak Mei melalui fase pengisian mandiri Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang ditujukan bagi usaha berskala besar.
“Sedangkan mulai 15 Juni 2026, kita memasuki fase penting yaitu pendataan lapangan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah atau door-to-door untuk seluruh unit usaha dan keluarga," jelasnya.Baca Juga: Cukup Menanam Dua Bulan Saja, BUMDes di Nguter Sukoharjo Sudah Panen Melon Sweet Lavender
Untuk wilayah Kabupaten Klaten, BPS menerjunkan sebanyak 1.113 petugas sensus yang tersebar di 26 kecamatan.
Cahyo menjamin seluruh petugas telah dibekali pelatihan intensif serta pemahaman kode etik untuk menjaga kerahasiaan data responden.
Selain itu, wajib mengenakan atribut resmi berupa rompi, surat tugas, serta tanda pengenal (id card).
Demi menjamin keselamatan kerja, seluruh petugas telah dikover oleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Cahyo juga menegaskan bahwa pelaksanaan SE 2026 ini gratis tanpa dipungut biaya apa pun.
Undang-undang telah menjamin kerahasiaan data responden.
“Di mana data yang dikumpulkan hanya akan dipublikasikan dalam bentuk tabel ringkasan nasional, sektoral, maupun regional untuk kepentingan statistik semata. Bukan untuk audit, investigasi ataupun kepentingan perpajakan (fiskal),” tegasnya.
Baca Juga: Perempuan dan Anak Di Sukoharjo Rentan Jadi Korban Kekerasan, Januari-Mei 2026 Ada Temuan 81 Kasus
Apresiasi tinggi dan dukungan penuh disampaikan oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Hamenang menyatakan bahwa hasil sensus ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, peraturan serta program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Dari data inilah kita bisa mencatat perkembangan Klaten selama 10 tahun terakhir, perkembangan usahanya seperti apa, dan menentukan kita ke depan mau menjadi apa," ujar Hamenang.
Melalui SE 2026, pemerintah daerah berharap bisa mendapatkan data akurat mengenai klasifikasi UMKM. Mulai dari skala mikro, menengah hingga yang sudah naik kelas. Harapannya intervensi berupa bantuan permodalan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar bisa tepat sasaran.
Baca Juga: Jateng Jadi Provinsi dengan Sertifikasi Tanah Wakaf Tertinggi Nasional
Selain untuk penguatan UMKM, akurasi data SE 2026 dinilai strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui sektor pajak dan retribusi yang terukur tanpa memberatkan pelaku usaha di tengah tren penurunan dana transfer daerah.
"Maka kunci akurasi ini ada di pundak para mitra dan petugas sensus sekalian. Saya berharap petugas di lapangan bisa berkomunikasi dengan serius, ramah, sopan santun, menjaga empati khas wong Jawa. Begitu juga mendorong warga memberikan data yang jujur dan benar," pesan Hamenang.
Guna memastikan kelancaran pendataan, Hamenang menginstruksikan kepada para camat, kepala desa, hingga lurah untuk aktif memfasilitasi petugas. Termasuk menjaga kondusivitas wilayah, dan mengedukasi warga agar tidak ada penolakan atau unit usaha yang terlewat. (ren)
Editor : Tri Wahyu Cahyono