RADARSOLO.COM- DPRD Klaten menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang belum berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/06/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko serta dihadiri pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Baca Juga: Cara Cek Batas Desil DTSEN yang Berhak Menerima Bansos PKH dan BPNT 2026 di Situs Kemensos
Termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi di DPRD memberikan perhatian khusus pada realisasi PAD yang baru menyentuh angka 97,1 persen.
Dari target yang direncanakan sebesar Rp543 miliar, baru teralisasi sebesar Rp528 miliar.
Guna mendongkrak capaian pendapatan ke depan, Edy merekomendasikan adanya langkah intensifikasi dan optimalisasi PAD.
Selain itu, ada dua poin utama yang ditekankan yakni penerapan digitalisasi dan penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran.
"Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan adalah menerapkan digitalisasi terkait penerimaan pajak, misalnya memasang tapping box di restoran maupun hotel agar semuanya transparan dan terekam dengan jelas,” ujar Ketua DPRD Klaten Edy ditemui seusai rapat paripurna.
Baca Juga: Musim Liburan Tiba, Pasar Gede Solo Jadi Primadona Wisata Kuliner Pelajar dan Mahasiswa
Sedangkan terkait pengawasan agar tidak terjadi kebocoran. DPRD Klaten terus meminta tim anggaran untuk mengawal kepatuhan pembayaran pajak.
Selain itu, DPRD Klaten mencatat terdapat beberapa sektor pajak daerah yang belum optimal.
Seperti Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang gagal mencapai target Rp4 miliar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Terakit sektor tersebut dijadwalkan akan kembali dibahas mendalam dalam rapat evaluasi antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Berdasarkan data dari pemerintah provinsi, Kabupaten Klaten mencatatkan nilai tunggakan PKB terbesar di wilayah Soloraya yakni mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Baca Juga: PDIP Sukoharjo Kawal Program Seragam Gratis Dianggarkan Di APBD 2027
Hal itu berdampak langsung pada penurunan nilai opsi bagi hasil yang diterima oleh kas daerah Kabupaten Klaten.
Selain itu, DPRD Klaten menanggapi keluhan masyarakat mengenai sulitnya proses birokrasi pembayaran pajak kendaraan.
Seperti kewajiban melampirkan KTP asli pemilik pertama meski pembeli kedua sudah memegang STNK dan BPKB.
Pihak legislatif mendesak agar aturan yang menyulitkan tersebut dievaluasi.
"Orang mau bayar pajak untuk menyokong pemerintah kok malah dipersulit. Tidak dipersulit saja kadang masyarakat enggan bayar, apalagi kalau birokrasinya berbelit-belit. Kami sudah berkoordinasi dengan bapak bupati untuk mengundang pihak Samsat minggu depan guna membahas peningkatan pelayanan dan kemudahan birokrasi ini," tegas Ketua DPRD.
DPRD Klaten juga mengusulkan formulasi insentif PKB dengan melibatkan pemerintah desa, meniru keberhasilan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terbukti sukses memenuhi target karena menerapkan sistem bagi hasil ke tingkat desa.
Di tempat yang sama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengakui bahwa realitas situasi ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 memang tidak sebaik yang diprediksikan sebelumnya, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target PAD.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal dan penurunan dana transfer, Bupati Hamenang memaparkan strategi jangka panjang Pemkab Klaten yang berfokus pada pengembangan industri pariwisata.
Tercatat tren kunjungan wisatawan ke Klaten terus meningkat secara konsisten hingga menyentuh angka 7,5 juta wisatawan.
"Strategi kita ke depan adalah memperbanyak event kebudayaan dan pariwisata. Semakin banyak event, semakin banyak perputaran uang dari wisatawan yang memadati penginapan, hotel serta menyerap produk UMKM makanan setempat. Ini akan mendongkrak perekonomian warga sekaligus meningkatkan PAD," urai Hamenang. (ren)
Editor : Tri Wahyu Cahyono