RADARSOLO.COM-Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten terus mengimbau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperhatikan sanitasi pangan hingga cara pengemasan saat hendak disajikan ke penerima manfaat.
Guna mengantisipasi potensi terjadinya keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Anggit Budiarto menekankan pentingnya penerapan standar operasional yang ketat.
Baca Juga: Bukan Sekadar Lelah: Mengorok Bisa Jadi Tanda Bahaya Sleep Apnea
Mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan makanan.
"Kami di kesehatan selalu wanti-wanti terkait beberapa hal utama. Pertama, pemilihan bahan makanan. Kedua, proses pengolahan yang benar. Ketiga, penyimpanan bahan pada suhu yang sesuai, seperti penggunaan freezer dengan suhu yang diharapkan," ujar Anggit saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Lebih lanjut, Anggit mengungkapkan bahwa pencegahan keracunan makanan juga memerlukan kecermatan di setiap tahapan rantai pengolahan.
Selain itu, proses memasak juga harus dipastikan menggunakan suhu pemanasan yang cukup agar mampu membunuh bakteri atau mikroorganisme berbahaya pada bahan makanan.
"Pekerja atau penjamah makanan harus menjaga sanitasi diri sesuai standar, seperti menggunakan masker dan penutup kepala. Ruang pengepakan juga harus terkondisikan suhunya agar keringat tidak menetes atau bertebaran," tegasnya.
Anggit mengungkapkan potensi kontaminasi bakteri sering kali justru terjadi setelah makanan selesai dimasak, terutama saat memasuki tahap pengepakan.
Baca Juga: Sempat Ancam Permukiman Warga, Kebakaran Lahan di Batuwarno dan Sidoharjo Berhasil Dilokalisasi
Oleh karena itu, sterilitas wadah, ruang kemas serta tenaga penjamah makanan menjadi kunci utama.
Secara khusus, Anggit juga menyoroti kebiasaan keliru yang masih sering dijumpai saat menurunkan suhu makanan panas secara instan.
"Kadang-kadang ada yang mendinginkan bahan makanan malah dikipas. Harapannya biar natural dikondisikan pada suhu ruangan yang benar, jangan dipaksa dengan kipas angin. Kalau dipaksa pakai kipas, bakteri dari luar justru bisa beterbangan dan menempel pada makanan," jelasnya.
Terkait dengan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinkes Klaten berfokus pada kewenangannya terkait pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Wanita yang Ditendang Pria di Senayan City? Ini Kesaksian Orang Terdekat Korban
Anggit menjelaskan, persyaratan untuk memperoleh SLHS sangat ketat dan mencakup berbagai aspek legalitas serta kelayakan teknis.
Mulai dari pengujian sampel makanan dan peralatan, pelatihan serta sertifikasi penjamah makanan hingga tata letak dapur dan fasilitasi pengolahan yang sesuai kriteria sanitasi.
"Proses SLHS ini memiliki komponen persyaratan yang rinci. Jika ada persyaratan yang belum terpenuhi, kami minta untuk diulang dan disesuaikan sampai benar-benar memenuhi standar," tutur Anggit.
Mengenai koordinasi teknis dan pengawasan di lapangan, Dinkes Klaten terus bergerak memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengelola SPPG melalui jaringan Puskesmas di seluruh wilayah Klaten.
"Kewenangan kami di kesehatan adalah memberikan saran, panduan dan imbauan. Kami terus berkoordinasi dengan SPPG melalui Puskesmas untuk melakukan monitoring berkala guna meminimalisir serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Wanita yang Ditendang Pria di Senayan City? Ini Kesaksian Orang Terdekat Korban
Berdasarkan data dari Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Klaten Yoga Angga Pratama jika saat ini terdapat 153 SPPG yang beroperasi di Kota Bersinar untuk melayani sekitar 300.100 penerima manfaat.
“Cakupan tersebut meliputi siswa sekolah, tenaga pendidik hingga kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita),” ucapnya. (ren)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com