RADARSOLO.COM- Masyarakat Kabupaten Klaten pernah dibuat bangga dengan raihan Pemkab Klaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2024.
Namun belakangan diketahui, predikat WTP tahun anggaran 2024 untuk Pemkab Klaten diduga ada unsur suap.
Hal tersebut berdasarkan hasil konstruksi awal penyidikan OTT Bupati Klaten.
Baca Juga: OTT Bupati Klaten: KPK Tetapkan Tersangka dan Sita Tong Biru Berisi Uang Rp1,9 Miliar
KPK memetakan sedikitnya terdapat lima klaster dugaan tindak pidana korupsi.
Salah satunya dugaan suap pengondisian hasil Audit BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Padahal dengan dicapainya predikat WTP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Klaten 2024 telah disajikan dengan jujur, transparan dan akuntabel.
Kala itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Klaten 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyerahkan langsung LHP atas LKPD Klaten tahun anggaran 2024 tersebut di Semarang.
Pada kesempatan itu, Bupati Hamenang menyampaikan terima kasih kepada Bupati Klaten sebelumnya yakni Sri Mulyani.
Dikarenakan tali estafet dari kepemimpinan beliau menjadikan Klaten mendapatkan WTP kembali.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Klaten atas kerja kerasnya selama ini.
Hingga terwujud pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.
“Pencapaian opini WTP ini diraih berkat semangat seluruh ASN dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap dengan capaian WTP ini dapat lebih memotivasi untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Klaten,” ujar Hamenang, Jumat (6/6/2025).
Lebih lanjut, Hamenang berharap seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Klaten bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih tersebut.
Termasuk menghadirkan kinerja Pemkab Klaten yang akuntabel dan transparan.
“Semoga dengan raihan WTP yang ketujuh ini bisa menambah semangat bersama dan motivasi bersama. Harapannya Klaten kedepan semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Hamenang kala itu.
Ia mengungkapkan, saat menerima LHP atas LKPD Klaten itu, BPK meminta Pemkab Klaten untuk terus upgrade dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan. Harapannya tidak ada permasalahan lagi sekecil apa pun.
“Kita berproses agar administrasi semakin baik, Insya Allah kedepan WTP juga, optimis,” ujar Hamenang.
Namun ternyata, KPK mengendus dugaan bahwa Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menawarkan predikat WTP kepada Hamenang jika bersedia membayar senilai Rp1,3 miliar.
Ujung-ujungnya Luthfi ikut diamankan dalam OTT Bupati Klaten. (wa)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com