Ganjar mengatakan, komunikasi sangat penting agar para calon jamaah tidak waswas. Apalagi, jumlah calon jamaah umrah di Indonesia, khususnya dari Jateng sangat banyak.
"Saya minta kepada kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umrah dan calon jamaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang," kata dia, Jumat (28/2).
Ganjar juga menekankan agar Kanwil Kemenag Jateng aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab, sampai saat ini, keputusan penghentian perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi itu masih simpang siur.
"Semua harus aktif agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari kementerian luar negeri. Saya kira, kemenlu masih bicara dan mencari solusi terbaik," imbuhnya.
Selama upaya komunikasi masih terus dilakukan, kanwil kemenag juga diminta untuk memastikan calon jamaah umrah tidak cemas dan mendapatkan informasi jelas. Kanwil kemenag harus berkoordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk melakukan sosialisasi kepada calon jamaah.
Dan, yang paling penting, lanjut Ganjar, harus dipastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para calon jamaah akibat penghentian ini.
"Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan. Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera berkoordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah, sosialisasi kepada para jamaah agar tidak ada yang dirugikan," papar gubernur.
Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi melakukan penghentian sementara perjalanan ibadah umrah guna menghindari masuknya virus korona ke negara tersebut. Akibat penghentian ini, calon jamaah umrah terancam gagal berangkat ke Tanah Suci.
Imbasnya, sejumlah biro perjalanan haji dan umrah juga mengalami kerugian. Terutama biro-biro yang telah melakukan pembayaran sejumlah fasilitas dan akomodasi untuk calon jamaah di Arab Saudi.
Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus M. Arfi Hatim telah melarang biro perjalanan haji dan umrah mengenakan biaya tambahan kepada jamaah akibat kejadian ini. Sebab, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure. Pemerintah akan mencarikan solusi atas hal ini. (bay/ria) Editor : Perdana Bayu Saputra